Memastikan DPR Konsisten, KPA Kawal Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Suara.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kembali turun ke jalan, menggelar aksi simbolik di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Tujuannya jelas: mengawal dan memastikan DPR segera mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik agraria yang membelit masyarakat.

Pembentukan Pansus ini bukanlah desakan mendadak. Ini adalah buah komitmen dan kesepakatan yang tercapai pada Hari Agraria Nasional, 24 September lalu.

"Hari ini kembali turun ke jalan, melakukan aksi simbolik untuk mengawal, memastikan DPR RI mengesahkan pembentukan pansus penyelesaian konflik masyarakat yang menjadi komitmen dan kesepakatan pada aksi peringatan hari raya nasional pada 24 September yang lalu," tegas Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal KPA, dalam orasinya. Kamis (2/10/2025).

Pada aksi sebelumnya, KPA telah menyuarakan 24 masalah agraria dan merumuskan 9 tuntutan perbaikan yang disampaikan langsung kepada pimpinan DPR RI dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Agraria, Menteri Kehutanan, Plt Menteri BUMN, Menteri Desa, dan Menteri Pariwisata.

Sorotan utama Dewi Kartika adalah kegagalan janji reforma agraria selama satu dekade terakhir.

Janji manis untuk merealisasikan 9 juta hektar tanah seolah menguap ditelan bumi.

"Mengingat selama 10 Tahun terakhir, janji reforma Agraria untuk merealisasikan 9 Juta Hektar tanah, di mana banyak sekali penjarahan tanah-tanah rakyat, perampasan tanah, dan penggusuran masyarakat," kecamnya.

Perampasan tanah ini, menurut Dewi, bukan isapan jempol. Seringkali terjadi demi memuluskan proyek-proyek "mercusuar" berskala raksasa yang membutuhkan lahan besar. Akibatnya? Petani, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan menjadi korban penggusuran.

Baca Juga: Uang Pensiun DPR Digugat, Berapa Nominal yang Diterima Pensiunan DPR per Bulan?

"Untuk proyek-proyek mencusuar yang membutuhkan tanah dalam skala besar yang bersifat merampas, mengusur masyarakat, seperti petani, masyarakat adat, masyarakat di pedesaan, untuk kepentingan seperti proyek strategi nasional, Badan Bank Tanah, aset perkebunan sawit, industri kehutanan, pariwisata premium dan sebagainya," jelasnya.

Salah satu dari sembilan tuntutan kunci KPA adalah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Sosial yang langsung bertanggung jawab kepadanya.

Tak hanya itu, DPR juga dituntut untuk aktif mengawasi kinerja para menteri agar konflik agraria tuntas, ketimpangan penguasaan sumber daya teratasi, dan redistribusi tanah benar-benar efektif.

"Sehingga kita juga menuntut, agar DPR RI membentuk pansus penyelesaian kasus," tegas Dewi.

Dewi Kartika mengingatkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad, salah satu pimpinan DPR yang hadir pada aksi sebelumnya, telah menyepakati tuntutan-tuntutan KPA.

"Dan pada waktu itu, Pak Dasco selaku salah satu pimpinan DPR yang hadir menyepakati tuntutan-tuntutan kami," katanya.

Aksi hari ini adalah bukti nyata komitmen KPA untuk memastikan janji politik tersebut bukan sekadar angin lalu.

"Jadi karena memang, sampaikan bahwa akan dibahas pembentukan pansus pada Agraria ini, pada rapat paripurna hari ini, tanggal 2 Oktober. Maka kami dari KPA bersama serikat-serikat lain, kembali turun untuk mengawal dan memastikan agar komitmen political will. Janji kesepakatan pada tanggal 24 September itu betul-betul dijalankan," ungkap Dewi.

Lebih dari sekadar pembentukan, KPA juga ingin memastikan prinsip, nilai, dan cara kerja Pansus agraria sejalan dengan Konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"Dan tidak hanya soal pembentukan pansus, tapi juga memastikan agar prinsip, nilai-nilai bentuk pansus, cara bekerja pansus, itu betul-betul jalan dengan mandat Konstitusi, sejalan dengan undang-undang pokok Agraria," kata dia.

"Jadi, aksi hari ini adalah memastikan DPR konsisten, DPR tidak kemana-mana, dalam kaitannya dengan aspirasi pada tanggal 24 September," lanjut dia.

Reporter: Safelia Putri