KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalami adanya dugaan aliran 'fee' percepatan yang memungkinkan jemaah melompati antrean panjang dan langsung berangkat menggunakan kuota tambahan.

Untuk membongkar modus ini, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi kunci, termasuk mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), HM Tauhid Hamdi (HTH), dan seorang karyawan swasta, M Iqbal Muhajir.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kedua saksi dicecar mengenai dua hal krusial.

"Materi pemeriksaan terkait pengisian kuota tambahan (T0) dan aliran uang fee percepatan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

'T0' merujuk pada kuota yang memungkinkan jemaah berangkat pada tahun yang sama saat mendaftar (Tahun 0), sebuah 'privilese' yang diduga kuat menjadi objek jual beli.

Penyidikan yang semakin tajam ini tampaknya mulai menimbulkan 'efek domino'.

Budi menyebut sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau biro travel telah mulai mengembalikan uang yang diduga terkait dengan skandal ini.

"Untuk jumlah tepatnya masih kami konfirmasi, karena masuk ke rekening penampungan perkara. Nanti kami akan update kembali," katanya.

Dana yang dikembalikan tersebut kini telah disita oleh KPK dan menjadi bagian dari barang bukti dalam kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.

Baca Juga: Modus Baru Korupsi Haji Terkuak! KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Petugas ke Calon Jemaah

Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).

Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.