- Ikrar Nusa Bakti menyoroti minimnya meritokrasi dalam pemilihan pejabat di era pemerintahan Prabowo.
- Prabowo disebut masih banyak melakukan pengangkatan pejabat dengan pendekatan pembagian kursi untuk partai.
- Menurutnya, sebagian besar pengganti para pejabat yang diturunkan merupakan orang kepercayaan Presiden terpilih Prabowo.
Suara.com - Di tengah hasil data survei yang menunjukkan tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kritik tajam justru dilontarkan Profesor Riset Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti.
Ia menyoroti minimnya meritokrasi dalam pemilihan pejabat di era pemerintahan Prabowo.
Ikrar mengaku tidak sepenuhnya mempercayai hasil survei, melihat proses pemilihan pejabat yang dinilai kurang didasarkan pada kemampuan dan kualifikasinya.
“Pengangkatan (pejabat) ini apakah didasari juga oleh merit system? Persoalan merit system itu kan perlu ya,” ujar Ikrar, dalam podcast kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP dikutip Senin (13/10/2025).
Adapun kecurigaan bahwa Prabowo masih banyak melakukan pengangkatan pejabat dengan pendekatan pembagian kursi untuk partai.
Menurutnya, sebagian besar pengganti para pejabat yang diturunkan merupakan orang kepercayaan Presiden terpilih Prabowo.
“Tidak sedikit ada menteri yang kemudian diturunkan, penggantinya kan sebagian besar orang kepercayaan dia, nggak jadi masalah asalkan memang capable,” ungkap Ikrar.
Lebih lanjut, Ikrar secara spesifik menyebut nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sebagai pejabat yang mendapat “nilai merah”, berdasar dari hasil survei yang ia miliki.
Seharusnya kata dia, perlu adanya evaluasi pada kinerja para menteri yang dianggap buruk.
Baca Juga: Dapat Undangan Khusus, Prabowo Bertolak ke Mesir Hari Ini Hadiri KTT Perdamaian Gaza
“Ini kan ada berapa komposisi, bagaimana dia di mata masyarakat, bagaimana kedekatan dia sama masyarakat, apakah kemudian dia juga memiliki suatu kecakapan atau nggak ya,” jelas Ikrar.
Oleh karena itu, ia mengamini saat moderator menanyakan apakah sejumlah menteri dengan “nilai merah” berdasarkan hasil survei, sudah harus diganti atau di-reshuffle.
“Yang merah aja itu ditanganin, udah membuat orang paling nggak merasa lega,” tegasnya.
Selain itu, adanya pergantian atau reshuffle yang sebelumnya dilakukan Presiden ke-8 RI Prabowo, membuat Ikrar menantikan pergantian pejabat yang ia sebut sebagai bagian dari “Geng Solo”.
Namun ia menganggap masih banyak orang-orang Jokowi menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.
“Dalam pergantian-pergantian ini buat saya, kita tunggu-tunggu ini, kapan gitu orang-orang yang benar-benar orangnya Jokowi itu, katanya mau dibersihkan, ‘Geng Solo’,” kata Ikrar.
Berita Terkait
-
Beberkan Alasan Prabowo Copot Kepala Bapanas, Istana: Penugasan di Tempat Lain
-
Prabowo Kumpulkan Kabinet: Bahas DHE dan Stabilitas Keuangan, Kebijakan Baru Segera Diumumkan?
-
Indonesia Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, Prabowo Minta TNI Bersiap
-
Dapat Undangan Khusus, Prabowo Bertolak ke Mesir Hari Ini Hadiri KTT Perdamaian Gaza
-
Prabowo Apresiasi Permainan Timnas meski Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak