Israel Ajukan Banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Usai Indonesia Tolak Visa Atlet Senam

Suara.com - Polemik penolakan visa bagi enam atlet senam asal Israel yang dijadwalkan tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta memasuki babak baru. 

Federasi Senam Israel (FIG) bersama Komite Olimpiade dan Kementerian Olahraga Israel resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), setelah pemerintah Indonesia memutuskan tidak mengizinkan masuknya delegasi Israel.

Langkah Indonesia ini, menurut Kantor Imigrasi dan Federasi Senam Indonesia (FIG Indonesia), merupakan bagian dari kebijakan nasional yang konsisten sejak lama, di mana Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel hingga negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh.

Presiden Federasi Senam Indonesia, Ita Juliati, menegaskan keputusan itu tidak diambil sepihak oleh pemerintah, melainkan berdasarkan surat resmi dari Federasi Senam Internasional (FIG) yang memahami posisi Indonesia. 

“Kami menerima panggilan resmi dari FIG yang menyatakan dukungan terhadap sikap Indonesia. Ini adalah langkah yang sejalan dengan kebijakan nasional kami,” ujar Ita seperti dikutip Media Indonesia.

Menurut Ita, dukungan dari FIG menunjukkan bahwa keputusan ini tetap dalam koridor aturan internasional dan mengutamakan keselamatan serta ketertiban penyelenggaraan acara. 

“Kami berterima kasih atas dukungan tersebut. Ini penting karena federasi kami menjunjung tinggi keselamatan atlet dan kepatuhan terhadap peraturan internasional,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi Agus Andrianto menjelaskan bahwa proses penolakan visa dilakukan secara sah dan transparan, bukan karena tekanan politik. 

“Proses ini diinisiasi oleh penyelenggara, bukan keputusan sepihak pemerintah. Kami menghargai komitmen FIG dalam menjaga ketertiban dan kredibilitas kejuaraan di level internasional,” ujarnya.

Baca Juga: Dramatis! Penalti Gagal Beruntun Erling Haaland, Bintang Norwegia Latihan Eksekusi Titik Putih

Namun, keputusan tersebut menuai reaksi keras dari pihak Israel. Federasi Senam Israel dalam pernyataan resminya menyebut langkah Indonesia sebagai “tindakan yang sangat tidak pantas” dan mengancam integritas dunia olahraga. 

Mereka menyebut sudah menyelesaikan seluruh prosedur pendaftaran dan bahkan telah menerima visa sebelum pencabutan diumumkan.

Ketua Komite Olimpiade Israel, Yael Arad, menyatakan pihaknya akan menempuh semua jalur hukum untuk memastikan atlet mereka dapat bertanding. 

“Kami berharap pemerintah Indonesia menghormati Piagam Olimpiade dan mengizinkan tim Israel bertanding seperti delegasi lainnya. Jika tidak, kami akan menempuh semua jalur yang tersedia,” kata Arad, dikutip dari Reuters.

Federasi Senam Israel juga menilai keputusan ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam dunia olahraga, di mana pertimbangan politik atau sosial bisa mempengaruhi partisipasi atlet internasional. 

Mereka menyoroti bahwa salah satu atlet yang terdampak adalah Artem Dolgopyat, peraih medali emas Olimpiade dan juara dunia.

Meski begitu, di Indonesia, keputusan ini justru mendapat dukungan luas dari publik. Banyak pihak menilai langkah pemerintah sudah tepat karena sejalan dengan sikap konsisten Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel.

Meski situasi ini menimbulkan ketegangan diplomatik kecil, penyelenggara menegaskan bahwa Kejuaraan Dunia Senam 2025 akan tetap digelar sesuai jadwal, yakni pada 19–25 Oktober di Jakarta. FIG Indonesia memastikan semua peserta dari negara lain tetap mendapat fasilitas dan keamanan penuh.

Sementara itu, banding ke CAS yang diajukan Israel kemungkinan tidak akan mempengaruhi penyelenggaraan kompetisi tahun ini. Proses hukum di CAS memerlukan waktu, sehingga hasilnya baru bisa diketahui setelah kejuaraan berakhir.

“Yang penting bagi kami adalah menjaga kelancaran dan keamanan acara ini,” ujar Ita Juliati. “Kami berharap dunia internasional memahami bahwa Indonesia tetap mendukung nilai-nilai olahraga, namun kami juga harus menghormati prinsip politik luar negeri kami sendiri.”