- Tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 menuai kecaman karena dinilai melecehkan Pesantren Lirboyo dan para kiai.
- Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan protes dan meminta media lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.
- Meski Trans7 telah meminta maaf dan berjanji mengevaluasi tim produksi, publik tetap mendesak KPI menjatuhkan sanksi.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menyoroti kontroversi tayangan program Trans7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang memicu tagar #BoikotTrans7 itu dinilai menyudutkan tradisi pesantren dan para kiai.
Cak Imin menyatakan keberatan atas cara pemberitaan yang menampilkan pesantren dengan nada sinis.
Ia menilai, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan isu yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tradisi Islam.
“Ya itu kita protes juga lah bagaimana mengkambinghitamkan melalui pemberitaan yang sinikal,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pentingnya penegakan etika penyiaran. Ia menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Ya KPI kan sudah turun tangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Trans7 menuai kritik setelah program “Xpose Uncensored” menayangkan potongan video yang menampilkan cuplikan santri Pesantren Lirboyo yang cium tangan Kyai secara bolak balik sambil memberikan amplop.
Dalam tayangan itu juga dinarasikan kalau pengurus Ponpes Lirboyo memiliki hidup mewah karena uang iuran dari para santri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
Tayangan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk GP Ansor dan alumni Lirboyo, yang menilai narasi tersebut melecehkan martabat pesantren.
Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan evaluasi terhadap tim produksi maupun konten tayangan serupa di masa mendatang. Namun, desakan publik agar KPI menjatuhkan sanksi tetap menguat.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Prabowo Hanya Mengangguk Dapat Laporan Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik
-
Audit Digital Jadi Kunci! Dana Banpol Naik Tak Jamin Bebas Korupsi
-
Pembongkaran JPO Tendean Selesai, Jalur Arah Pancoran Mulai Dibuka
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan