- Tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 menuai kecaman karena dinilai melecehkan Pesantren Lirboyo dan para kiai.
- Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan protes dan meminta media lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.
- Meski Trans7 telah meminta maaf dan berjanji mengevaluasi tim produksi, publik tetap mendesak KPI menjatuhkan sanksi.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menyoroti kontroversi tayangan program Trans7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang memicu tagar #BoikotTrans7 itu dinilai menyudutkan tradisi pesantren dan para kiai.
Cak Imin menyatakan keberatan atas cara pemberitaan yang menampilkan pesantren dengan nada sinis.
Ia menilai, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan isu yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tradisi Islam.
“Ya itu kita protes juga lah bagaimana mengkambinghitamkan melalui pemberitaan yang sinikal,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pentingnya penegakan etika penyiaran. Ia menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Ya KPI kan sudah turun tangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Trans7 menuai kritik setelah program “Xpose Uncensored” menayangkan potongan video yang menampilkan cuplikan santri Pesantren Lirboyo yang cium tangan Kyai secara bolak balik sambil memberikan amplop.
Dalam tayangan itu juga dinarasikan kalau pengurus Ponpes Lirboyo memiliki hidup mewah karena uang iuran dari para santri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
Tayangan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk GP Ansor dan alumni Lirboyo, yang menilai narasi tersebut melecehkan martabat pesantren.
Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan evaluasi terhadap tim produksi maupun konten tayangan serupa di masa mendatang. Namun, desakan publik agar KPI menjatuhkan sanksi tetap menguat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar
-
China Bantah Tuduhan Suplai Senjata ke Iran: Laporan Itu Dibuat-Buat!
-
Kerugian Iran Tembus Rp4.300 Triliun, Garda Revolusi Siapkan Serangan Balasan ke AS-Israel
-
Sekjen PBB: Sudah Saatnya Israel dan Lebanon Bekerja Sama
-
Dari Paris, Prabowo Kirim Ucapan Ulang Tahun ke Titiek Soeharto
-
Bayar atau Babak Belur: Mengapa Premanisme Tanah Abang Tak Pernah Benar-Benar Hilang?