- Tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 menuai kecaman karena dinilai melecehkan Pesantren Lirboyo dan para kiai.
- Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan protes dan meminta media lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.
- Meski Trans7 telah meminta maaf dan berjanji mengevaluasi tim produksi, publik tetap mendesak KPI menjatuhkan sanksi.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menyoroti kontroversi tayangan program Trans7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang memicu tagar #BoikotTrans7 itu dinilai menyudutkan tradisi pesantren dan para kiai.
Cak Imin menyatakan keberatan atas cara pemberitaan yang menampilkan pesantren dengan nada sinis.
Ia menilai, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan isu yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tradisi Islam.
“Ya itu kita protes juga lah bagaimana mengkambinghitamkan melalui pemberitaan yang sinikal,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pentingnya penegakan etika penyiaran. Ia menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Ya KPI kan sudah turun tangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Trans7 menuai kritik setelah program “Xpose Uncensored” menayangkan potongan video yang menampilkan cuplikan santri Pesantren Lirboyo yang cium tangan Kyai secara bolak balik sambil memberikan amplop.
Dalam tayangan itu juga dinarasikan kalau pengurus Ponpes Lirboyo memiliki hidup mewah karena uang iuran dari para santri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
Tayangan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk GP Ansor dan alumni Lirboyo, yang menilai narasi tersebut melecehkan martabat pesantren.
Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan evaluasi terhadap tim produksi maupun konten tayangan serupa di masa mendatang. Namun, desakan publik agar KPI menjatuhkan sanksi tetap menguat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
Terkini
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih
-
Curhat di Depan Pemuda Lintas Iman, Cak Imin: Maklum, Saya Kalah Terus
-
Kemendagri Raih Predikat Istimewa Indeks Reformasi Hukum Kementerian/Lembaga dan Pemda 2025
-
Kecam Pemerkosaan di Taksi Online, Anggota DPR Desak Polisi Terapkan UU TPKS
-
Tewas Menabrak Pohon, Gary Iskak Diduga Tak Pakai Helm Saat Kecelakaan Tunggal