- Tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 menuai kecaman karena dinilai melecehkan Pesantren Lirboyo dan para kiai.
- Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan protes dan meminta media lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.
- Meski Trans7 telah meminta maaf dan berjanji mengevaluasi tim produksi, publik tetap mendesak KPI menjatuhkan sanksi.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menyoroti kontroversi tayangan program Trans7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang memicu tagar #BoikotTrans7 itu dinilai menyudutkan tradisi pesantren dan para kiai.
Cak Imin menyatakan keberatan atas cara pemberitaan yang menampilkan pesantren dengan nada sinis.
Ia menilai, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan isu yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tradisi Islam.
“Ya itu kita protes juga lah bagaimana mengkambinghitamkan melalui pemberitaan yang sinikal,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pentingnya penegakan etika penyiaran. Ia menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Ya KPI kan sudah turun tangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Trans7 menuai kritik setelah program “Xpose Uncensored” menayangkan potongan video yang menampilkan cuplikan santri Pesantren Lirboyo yang cium tangan Kyai secara bolak balik sambil memberikan amplop.
Dalam tayangan itu juga dinarasikan kalau pengurus Ponpes Lirboyo memiliki hidup mewah karena uang iuran dari para santri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
Tayangan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk GP Ansor dan alumni Lirboyo, yang menilai narasi tersebut melecehkan martabat pesantren.
Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan evaluasi terhadap tim produksi maupun konten tayangan serupa di masa mendatang. Namun, desakan publik agar KPI menjatuhkan sanksi tetap menguat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 5 Rekomendasi Sunscreen Mengandung Kolagen untuk Hilangkan Kerutan, Murah Meriah Mudah Ditemukan
- 6 Hybrid Sunscreen untuk Mengatasi Flek Hitam di Usia Matang 40 Tahun
- Patrick Kluivert Dipecat, 4 Pelatih Cocok Jadi Pengganti Jika Itu Terjadi
Pilihan
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
-
Bikin Geger! Gunung Lawu Dilelang jadi Proyek Geothermal, ESDM: Sudah Kami Keluarkan!
-
Uang MBG Rp100 T Belum Cair, Tapi Sudah Dibalikin!, Menkeu Purbaya Bingung
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Kamera Terbaik Oktober 2025
-
Keuangan Mees Hilgers Boncos Akibat Absen di FC Twente dan Timnas Indonesia
Terkini
-
5 Fakta Kasus Penamparan Siswa SMAN 1 Cimarga Berujung Penonaktifan Kepsek dan Kritik Keras
-
KPK Lakukan Kajian Program Makan Bergizi Gratis untuk Cegah Korupsi
-
Menghilang Usai Penjarahan, Ahmad Sahroni Siapkan Kejutan Pada 10 November?
-
Mengaku Habib dan Minta Paksa Sarung Santri, Pria 53 Tahun di Bogor Diamankan Warga
-
Buron usai Bakar Istri Hidup-hidup, Warga di Jatinegara Jaktim Resah Ulah Suami Pembuat Onar
-
Agak Laen! Ngaku-ngaku Habib, Pria Ini Minta Paksa 3 Sarung Milik Santri Ponpes, Buat Apa?
-
Dikira Penggerebekan Kumpul Kebo, Warga Tak Sangka Ada Pembunuhan Anak di Dekat Rumahnya
-
Kebakaran di Pademangan Jakut Telan 4 Nyawa: Ibu Hamil, Wanita Lansia hingga 2 Anak Tewas Terbakar
-
Sebut Aparat Tak Paham, Kontras: Penerapan Undang-Undang TPKS Masih Banyak Banget Catatannya
-
Murka! Sebut Program Trans7 Blak-blakan Hina Kiai NU, Gus Yahya Siap Tempuh Jalur Hukum