- Tayangan program “Xpose Uncensored” Trans7 menuai kecaman karena dinilai melecehkan Pesantren Lirboyo dan para kiai.
- Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan protes dan meminta media lebih berhati-hati dalam menayangkan isu keagamaan.
- Meski Trans7 telah meminta maaf dan berjanji mengevaluasi tim produksi, publik tetap mendesak KPI menjatuhkan sanksi.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut menyoroti kontroversi tayangan program Trans7 yang dianggap melecehkan Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur.
Tayangan yang memicu tagar #BoikotTrans7 itu dinilai menyudutkan tradisi pesantren dan para kiai.
Cak Imin menyatakan keberatan atas cara pemberitaan yang menampilkan pesantren dengan nada sinis.
Ia menilai, media seharusnya lebih berhati-hati dalam menyajikan isu yang berkaitan dengan lembaga keagamaan dan tradisi Islam.
“Ya itu kita protes juga lah bagaimana mengkambinghitamkan melalui pemberitaan yang sinikal,” kata Cak Imin saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan pentingnya penegakan etika penyiaran. Ia menyebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah turun tangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tayangan tersebut.
“Ya KPI kan sudah turun tangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Trans7 menuai kritik setelah program “Xpose Uncensored” menayangkan potongan video yang menampilkan cuplikan santri Pesantren Lirboyo yang cium tangan Kyai secara bolak balik sambil memberikan amplop.
Dalam tayangan itu juga dinarasikan kalau pengurus Ponpes Lirboyo memiliki hidup mewah karena uang iuran dari para santri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Bagi Tugas di Tragedi Ponpes Al Khoziny, Cak Imin: Polisi Kejar Pidana, Kami Urus Santri
Tayangan itu memicu kecaman dari berbagai kalangan, termasuk GP Ansor dan alumni Lirboyo, yang menilai narasi tersebut melecehkan martabat pesantren.
Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji melakukan evaluasi terhadap tim produksi maupun konten tayangan serupa di masa mendatang. Namun, desakan publik agar KPI menjatuhkan sanksi tetap menguat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Kerry Riza Ajak Masyarakat Lihat Perkaranya Berdasarkan Fakta Bukan Fitnah
-
Dugaan Korupsi Minyak Mentah: Saksi Bantah Ada Kontrak Sebut Tangki BBM OTM Jadi Milik Pertamina
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek