- Sekelompok massa dari gerakan Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Badan Gizi Nasional.
- Aksi dilakukan dengan cara unik, yakni membagikan makanan bergizi kepada pejalan kaki dan awak media sebagai simbol kemampuan keluarga menyediakan gizi anak.
- Mereka menyampaikan tiga tuntutan, mulai dari penghentian program MBG, penolakan pelibatan TNI/Polri, hingga desakan audit independen terhadap pelaksana program.
Suara.com - Sekelompok massa yang tergabung dalam Aksi Suara Ibu Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan cara unik, yakni dengan membagi-bagikan makanan di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (15/10/2025).
Pantauan Suara.com, makanan yang dibagikan berupa makanan ringan seperti pastel, risoles, bika ambon, dan lain-lain.
Makanan itu ditempatkan dalam kotak dan sempat dipajang sebagai atribut aksi. Kemudian di tengah unjuk rasa, makanan itu akhirnya dibagikan kepada para pejalan kaki hingga awak media yang meliput.
"Ayo silakan diambil. Ini makanan bergizi beneran," ujar salah seorang ibu saat menawarkan makanan ke awak media.
Tawaran itu pun langsung disambut sejumlah pewarta dengan mengambil makanan menggunakan tisu yang disediakan.
Selain membagikan makanan gratis, aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk besar bertukiskan "STOP MBG! Utamakan kualitas, keamanan dan martabat anak".
Lalu ada juga spanduk lain bertuliskan "STOP MBG! Kembalikan makanan bergizi kepada keluarga dan sekolah".
Kemudian, massa aksi juga membawa berbagai poster ukuran kecil yang berisikan seruan penolakan terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.
Perwakilan massa aksi, Ririn Sefsani mengatakan, makanan yang dibawa ini merupakan pesan kepada pemerintah bahwa keluarga masih bisa menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak.
Baca Juga: Aksi Tolak Raperda KTR, Pekerja Hiburan Malam Demo di DPRD DKI
"Tentunya ini sebuah simbol, pesan dari kita kalau kita, keluarga bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan gizi anak," ujar Ririn saat ditemui Suara.com di lokasi.
Dalam aksi ini, Ririn menyebut ada tiga tuntutan yang disampaikan. Pertama, mendesak agar MBG dihentikan di seluruh tanah air menyusul jatuhnya korban yang disebut mencapai hampir 11.000 anak.
Pemerintah, kata Ririn, harusnya memastikan dalam seporsi MBG berisi makanan dengan menu lengkap berbasis riset dari para ahli dan kebutuhan anak sesuai dengan arahan Kemenkes yaitu pedoman gizi seimbang.
"Harusnya itu melibatkan ahli gizi, dokter anak. Tapi pada kenyataannya justru ditemukan bahwa MBG dibuat di dapur yang tidak higienis dan menggunakan bahan tidak layak dan tanpa menggunakan standar kesehatan," jelasnya.
Kemudian, massa meminta pemerintah tak melibatkan TNI dan Polri dalam pelaksanaan program MBG.
"Yang lebih mengkhawatirkan, pemerintah melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program ini. Padahal militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurusi gizi atau makan anak sekolah," ungkap Ririn.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025