- Tindakan penonaktifan Kepsek Cimarga oleh Gubernur Banten Andra Soni dinilai ada celah kukum.
- P2G membeberkan aturan sanksi pendidik yang melakukan pelanggaran berdasar Permendikbud.
- Menurut P2G, penonaktifan itu hanya meredam tanpa menyelesaikan masalah secara tuntas.
Suara.com - Tindakan Gubernur Banten, Andra Soni yang sempat menonaktifkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria kini menuai polemik. Bahkan, penonaktifan kepsek Dini Fitria usai mencuat kasus penamparan murid perokok dinilai bisa membuka masalah baru.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyebut ada celah hukum atas keputusan Andra Soni yang sempat menonaktifkan Dini Fitria.
"Semalam, saya sampaikan di Garuda TV, bahwa ada celah dalam kasus ini. Yaitu keputusan gubernur Banten yang menonaktifkan kepala sekolah," ujar Zanatul lewat cuitan di akun X pribadinya dikutip pada Jumat (17/10/2025).
Lewat cuitannya, Zanatul juga membeberkan aturan pemberian sanksi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendiddikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023.
"Kenapa? Karena dalam Permendikbudristek 46/2023, pemberian sanksi didahulukan dengan proses seperti pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi. Selain itu sanksinya bertahap dari sanksi ringan, sedang, dan berat. Bahkan ada sanksi seperti meminta maaf kepada publik," ujarnya.
Menurutnya, seharusnya di setiap sekolah ada satuan tugas atau satgas yang dibentuk khusus menangani pelanggaran yang melibatkan para pendidik seperti yang sempat terjadi di SMAN 1 Cimarga.
"Jadi, idealnya di semua saluran media masa, Satgas yang akan berbicara tentang kondisi di lapangan, kronologi, kesimpulan dan rekomendasinya," ujarnya.
Lebih lanjut, P2G juga mengaku khawatir tidak ada dasar yang kuat atas penonaktifan kepsek yang dilakukan Gubernur Banten karena tindakan itu hanya karena kasus tersebut sudah viral di media sosial. Mestinya ada satgas yang ditugaskan untuk mengusut tuntas masalah tersebut.
"Jika dugaan ini benar, maka akar persoalan, seperti pelanggaran merokok, dugaan kekerasan, dan aksi demonstrasi ratusan siswa yang menurut kami adalah tiga kasus yang harusnya diselidiki masing-masing, tidak pernah terjawab kebenarannya, sebab "sudah damai" dan seterusnya," ungkapnya.
Baca Juga: Heboh Raja Juli Sindir Ijazah Asli di Depan Jokowi, Sammy Notaslimboy: Lempar Punchline tapi Anyep
Kasus Kepsek SMAN 1 Cimarga tidak lagi terulang di daerah lainnya. Sebab, menurutnya, kasus penonaktifan kepsek tersebut bisa menjadi malapetaka karena tidak diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah setempat.
"Sekam ini masih menyala, karena kita tidak benar-benar menuntaskannya. Kita benar-benar dalam malapetaka, karena satu kasus tidak tuntas dan kasus berikutnya tidak tuntas juga karena pemerintah menggunakan cara yang sama, meredam semata tanpa menyelesaikannya," pungkasnya.
Kasus penamparan murid perokok sudah berakhir damai setelah Kepsek SMAN 1 Cimarga dan orang tua murid saling memaafkan. Bahkan, orang tua murid itu dikabarkan telah mencabut laporan di kepolisian setelah ada kesepakatan berdamai dari kedua pihak.
Di balik itu, keputusan Gubernur Banten Andra Soni menuai kritik karena sempat menonaktifkan Dini Fitria dari jabatan kepsek. Setelah sudah didamaikan dengan orang tua murid, Andra Soni mengembalikan jabatan Dini Fitria sebagai Kepsek SMAN 1 Cimarga.
Berita Terkait
-
Heboh Raja Juli Sindir Ijazah Asli di Depan Jokowi, Sammy Notaslimboy: Lempar Punchline tapi Anyep
-
Auto Salfok, Ucapan Selamat Anies ke Ultah Prabowo Bikin Netizen Geleng-geleng: Sentilan Berkelas!
-
Balik Jabat Kepsek SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria Girang usai Dimaafkan Ortu Siswa: Alhamdulillah
-
Sebut Kasus Kepsek SMAN 1 Cimarga Aniaya Murid Merokok Unik, Rocky Gerung Bilang Begini
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
Terkini
-
Pramono Kembangkan Blok M Hub, Pengamat Sebut Bisa Jadi Orchard Road Versi Jakarta
-
Ketua MPR Tidak Mempermasalahkan WNA Jadi Bos BUMN, Asal....
-
Sidang ASDP, Eks Bawahan Kenang Ira Puspadewi Berantas Preman dan Ajarkan Zero Fraud
-
Komnas Perempuan Soroti Implementasi Cuti Haid yang Masih Diskriminatif di Tempat Kerja
-
Siapa Pemilik Transmart? Ikut Didemo Santri Gara-Gara Trans7 Senggol Kiai
-
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Bungkam soal Kabar Jadi Justice Collaborator KPK
-
Masuki Setahun Prabowo-Gibran, Survei IndoStrategi Ungkap Kinerja 'Sedang' dengan Skor 3,07
-
Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang pada 2025, Negara Hadir untuk Pastikan Keadilan Energi
-
Komnas Perempuan: Hak Maternitas Pekerja Perempuan Adalah Hak Dasar, Bukan Fasilitas Opsional
-
Bukan dari Nadiem! Kejagung Ungkap Asal Uang Rp10 Miliar Korupsi Chromebook yang Dikembalikan