- Hasto menegaskan PDIP sebagai partai penyeimbang yang fokus memberi masukan terhadap kebijakan kerakyatan Prabowo.
- PDIP menyoroti kebutuhan pangan, penanganan stunting, serta gizi anak sekolah dalam kebijakan publik.
- Hasto mengapresiasi konsolidasi kabinet Prabowo dan berharap percepatan implementasi program kerakyatan setelahnya.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hasto, PDIP akan fokus memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut program-program kerakyatan.
Masih menurut pandangannya, PDIP akan mencermati setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, penanganan stunting, hingga penyediaan gizi bagi anak-anak sekolah.
“Kita kan sebagai partai penyeimbang melihat program-program yang bersifat kerakyatan yang berpihak kepada rakyat, itulah yang kita berikan masukan,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, Fraksi PDIP akan memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis evaluasi terhadap pelaksanaan program yang masih perlu ditingkatkan.
Hasto menekankan pentingnya desain kebijakan nasional yang berangkat dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Ia menilai, kebijakan publik seharusnya dirancang secara partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat di berbagai level.
"Di dalam desain suatu kebijakan pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat, entah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan akan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu melibatkan partisipasi masyarakat misalnya," jelasnya.
Menurut Hasto, pendekatan semacam ini penting agar kebijakan pemerintah tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Baca Juga: Hari Santri 2025, Sekjen PDIP Soroti Kiprah Bung Karno dalam Gerakan Dunia Islam
Selain program sosial, PDIP juga menyoroti aspek perekonomian nasional, terutama mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyat.
"Kemudian yang kedua di dalam kehidupan perekonomian. Berapa harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga sangat diperlukan oleh rakyat," katanya.
Hasto menilai, isu kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tolok ukur utama bagi keberhasilan pemerintahan Prabowo di tahun pertamanya.
Apresiasi Langkah Konsolidasi Kabinet Prabowo
Lebih lanjut, Hasto mengapresiasi langkah konsolidasi internal kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
"Kemudian Ketiga kami melihat Presiden Prabowo terus melakukan langkah-langkah konsolidasi. Konsolidasi jajaran kabinetnya agar seluruh harapan khususnya dalam aspek riil akan tumbuh menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Mencekam! Saksi Ungkap Detik-detik 2 PRT Terkapar di Benhil: Bawa Tas Pakaian dan Sabun Mandi
-
Media Arab Bongkar Tentara Israel Menjarah Rumah-rumah di Lebanon dalam Skala Besar
-
KPK Klaim Punya Wewenang untuk Usulkan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
-
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI: Bahas Strategi Pertahanan dan Izin Lintas Udara
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Iran Tegaskan Persatuan Nasional di Tengah Ketegangan dengan Amerika Serikat
-
Harga LPG 12 Kg Melejit, Pemprov DKI Pantau Inflasi dan Wanti-wanti Tak 'Panic Buying'!
-
Satu Komando Lawan Agresi: Balasan Menohok Iran atas Retorika Pecah Belah Donald Trump
-
Harga BBM di Vietnam Turun, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Impor Hingga Juni 2026
-
KPAI Desak Pemerintah Terapkan Cukai Minuman Manis, Soroti Dampak Industri ke Anak