- IPB University bersama para pakar dan pelaku usaha menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Kawasan Puncak yang Berkelanjutan” untuk membahas arah pengelolaan kawasan konservasi sekaligus wisata nasional itu.
- Dalam forum ini, IPB menekankan pentingnya sinergi antara ekologi, ekonomi, dan sosial agar pembangunan di Puncak tak merusak alam.
- FGD juga menghasilkan tiga rekomendasi utama, mulai dari harmonisasi kebijakan hingga penerapan perizinan berbasis kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat lokal.
Suara.com - IPB University bersama para pakar lintas disiplin dan pelaku usaha menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Kawasan Puncak yang Berkelanjutan: Melestarikan Kawasan Puncak dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Regional”. Forum ini membahas arah pengelolaan Kawasan Puncak agar bisa menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.
Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, selama ini dikenal sebagai destinasi wisata favorit sekaligus kawasan konservasi penting. Statusnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadikan Puncak punya peran ganda: menjaga fungsi ekologis sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis wisata alam.
Namun, di lapangan, pengelolaan kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Tumpang tindih kewenangan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor. Karena itu, IPB menilai perlu ada langkah penyelarasan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.
Ekologi dan Ekonomi Harus Jalan Bersama
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University, Prof. Dr. Sofyan Sjaf, menegaskan bahwa pembangunan di kawasan Puncak tidak semata soal investasi.
“Kawasan ini harus menjadi contoh sinergi antara ekologi dan ekonomi. Kita perlu membuktikan bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa merusak alam,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan di kawasan Puncak perlu mempertimbangkan tiga hal utama: perlindungan ekosistem strategis, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Salah satu yang disorot dalam FGD adalah EIGER Adventure Land di Megamendung, yang dinilai berhasil menerapkan konsep ekowisata berkelanjutan dengan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership) dan 7E (Ekologi, Etnologi, Ekonomi, Edukasi, Estetika, Etika, Entertainment).
Dari sisi lingkungan, mereka menjalankan program “One Ticket One Tree” yang menargetkan penanaman satu juta pohon. Sejak 2021, lebih dari 96.000 pohon sudah ditanam di hulu DAS Ciliwung, disertai pembangunan sumur resapan dan kolam retensi untuk menjaga daya serap air dan mencegah banjir.
Baca Juga: Kolaborasi GEF SGP Indonesia dan IPB Dorong Inovasi Komoditas Berbasis Masyarakat
Selain itu, EIGER Adventure Land juga bekerja sama dengan pemerintah dalam memulihkan ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan mengembalikan aset negara yang sempat dikuasai secara ilegal sejak 1998.
Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek ini menciptakan lebih dari 1.200 lapangan kerja dan bermitra dengan UMKM serta komunitas budaya Sunda untuk menjaga nilai lokal sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pakar Hukum: Fokus pada Perbaikan, Bukan Pencabutan Izin
Dalam sesi hukum dan tata kelola lingkungan, sejumlah pakar menilai pencabutan izin beberapa pelaku usaha di kawasan Puncak perlu dikaji ulang. Ada indikasi ketidaksesuaian prosedur dengan Permen LHK No.14/2024 dan UU No.30/2014.
Para ahli hukum dan lingkungan sepakat bahwa pendekatan yang lebih konstruktif adalah melalui rencana aksi perbaikan (Corrective Action Plan), bukan pencabutan izin, selama tidak ditemukan pelanggaran berat terhadap lingkungan.
Dari hasil diskusi, IPB University dan para peserta FGD merumuskan tiga rekomendasi utama:
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Gempa Magnitudo 6,5 Leeward Island, BMKG: Tidak Ada Potensi Tsunami di Indonesia
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda