IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi

1. Harmonisasi Kebijakan dan Kepastian Izin
Sinkronisasi mandat KSPN dengan aturan lingkungan dan tata ruang agar pelaku usaha mendapat kepastian hukum.

2. Perizinan Berbasis Kinerja Lingkungan
Memberi ruang bagi pelaku usaha yang terbukti menjaga keseimbangan ekologi dan sosial, tanpa harus menghentikan investasi yang berorientasi keberlanjutan.

3. Kewajiban Sosial-Ekonomi yang Terukur
Setiap investasi wajib disertai kontribusi nyata bagi masyarakat lokal, seperti kemitraan UMKM dan penyerapan tenaga kerja daerah.

FGD ini menegaskan bahwa menjaga kawasan Puncak bukanlah pilihan, tapi kebutuhan bersama. Di balik hijaunya lereng dan sejuknya udara, tersimpan tanggung jawab besar untuk merawat sumber kehidupan yang memberi manfaat bagi jutaan orang.