- Anggota Komisi VIII DPR RI, Afrozi Alam, berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 bisa kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah.
- Pembahasan BPIH bersama Kementerian Agama dimulai hari ini dan ditargetkan rampung November agar pelunasan dapat dilakukan pada Desember.
- Afrozi juga menaruh harapan besar pada Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk untuk memperbaiki penyelenggaraan haji tahun depan.
Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Afrozi Alam, mengungkapkan harapan besar agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat kembali diturunkan pada tahun 2026, tanpa mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah.
Pernyataan ini disampaikan menjelang pembahasan BPIH antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama yang dijadwalkan akan dimulai hari ini Senin (27/10/2025) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Afrozi Alam menjelaskan bahwa pembahasan BPIH merupakan agenda krusial mengingat waktu penyelenggaraan haji yang semakin dekat.
"Hari ini pembahasannya tentang BPIH, besar biaya daripada penyelenggaraan," ujar Afrozi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Ia mengingatkan kembali bahwa pada tahun sebelumnya, dari total biaya Rp96 juta, jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 54 juta setelah dipotong subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dengan penurunan sekitar Rp4,5 juta per jemaah.
"Kita berharap bahwasannya, kan kemarin kita sudah menurunkan harga Rp4,5 juta, harapan kita bisa turun lagi, cuma tidak mengurangi kualitas," tegasnya.
Ia menargetkan pembahasan BPIH ini dapat rampung pada bulan November, sehingga jemaah bisa mulai melakukan pelunasan biaya haji pada bulan Desember.
Sorotan utama Komisi VIII dalam pembahasan kali ini adalah perbaikan menyeluruh dalam penyelenggaraan haji. Afrozi mengakui adanya berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2025 lalu. Oleh karena itu, kehadiran kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah diharapkan dapat menjadi solusi.
"Dengan adanya kementerian baru, kementerian haji dan umrah, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu," katanya.
Baca Juga: Berapa Biaya Haji 2026? Ini Penjelasan BPH
Ia meyakini bahwa dengan fokus tunggal pada urusan haji dan umrah, kementerian ini tidak akan memiliki "cabang-cabang lain" yang dapat mengganggu konsentrasi.
Afrozi juga menaruh kepercayaan pada perpaduan sumber daya manusia di kementerian baru ini.
"Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang perpaduan antara penyelenggara yang lama diambil dari Ditjen Haji dan ditambah dengan sumber daya manusia yang baru, tentu akan menghasilkan kualitas yang lebih baik lagi penyelenggaraan haji di Arab Saudi pada tahun 2026," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku
-
Banjir Jakarta Hari Ini: Pela Mampang dan Cilandak Terendam 60 Cm, Warga Diimbau Waspada
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat