Prabowo Ingin Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu 40 Tahun jadi 26 Tahun, Bagaimana Caranya?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan ibadah haji harus bersih. Hal itu guna memastikan biaya ibadah haji bisa dipangkas.

Menurutnya, upaya menekan biaya haji agar nominalnya turun juga bisa melalui efisiensi.

“Saya minta biaya haji harus terus turun. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Bukan hanya ingin menurunkan biaya ibadah haji, Prabowo sekaligus ingin mempercepat waktu tunggu haji, dari 40 tahun saat ini dipangkas menjadi 26 tahun.

“Dari waktu tunggu 40 tahun sekarang bisa hampir setengah kita potong, waktu tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga, kita berusaha untuk memotong lebih,” kata Prabowo.

Prabowo berkeyakinan penurunan biaya ibadah haji dan percepatan waktu tunggu haji bisa terealisasi. Mengingat saat ini pemerintah telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk fokus mengurus persoalan tersebut.

Sebagai informasi, pada 2025, pemerintah dan DPR menyepakati besaran BPIH untuk setiap calon jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 16 ribu dan 1 SAR sebesar Rp 4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00.

Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jamaah dan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah. Bipih yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025.

Alasan Bentuk Kementerian Haji

Baca Juga: Prabowo Minta Dana LPDP Ditambah, Menkeu Purbaya: Tahun Ini Nggak Bisa!

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan mengapa ia membentuk Kementerian Haji san Umrah. Ternyata hal tersebut atas permintaan pemerintah Arab Saudi.

Diketahui sebelum naik status menjadi kementerian, Prabowo lebih dulu membentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji.

"Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Prabowo mengungkapkan bagaimana pemerintah Arab Saudi meminta agar Indonesia membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

"Karena dia bilang, ‘kami urusan haji adalah dengan Menteri Haji'. Jadi minta urusannya sama pejabat," kata Prabowo.

Prabowo sempat menyodorkan Kepala BP Haji yang kala itu dijabat Irfan Yusuf _sekarang Menteri Haji dan Umrah_ kepada pemerintah Arab Saudi. Tetapi pemerintah Arab Saudi ingin berurusan langsung dengan pejabat setingkat menteri.

"Oke ini Kepala Badan, tetapi nggak, dia [pemerintah Arab] maunya menteri, ya sudah, apa boleh buat kita menyesuaikan," kata Prabowo.