- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara resmi meminta maaf kepada masyarakat Papua atas pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh BKSDA
- Meskipun pemusnahan barang bukti dibenarkan hukum, tindakan tersebut dinilai melanggar norma budaya dan kearifan lokal Papua yang menganggap mahkota itu sakral
- Insiden ini memicu reaksi keras dan demonstrasi di berbagai wilayah Papua, mendorong Komisi IV DPR RI untuk meminta klarifikasi langsung dari menteri
Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua, menyusul insiden pembakaran Mahkota Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Daerah (BKSDA) Papua yang memicu kemarahan publik.
Permohonan maaf ini disampaikan sebagai respons atas tindakan penegakan hukum yang dinilai tidak peka terhadap nilai-nilai sakral dan kearifan lokal masyarakat adat Papua. Insiden ini pun mendapat sorotan tajam di parlemen.
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Menhut Raja Juli Antoni saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (27/10/2025).
Raja Juli menjelaskan, meskipun pemusnahan barang bukti hasil kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi itu dibenarkan secara hukum, tindakan tersebut menjadi fatal karena mengabaikan konteks budaya.
Ia mengakui, jajarannya seharusnya memahami norma dan kesakralan Mahkota Cenderawasih bagi masyarakat Papua.
Sebagai langkah cepat, Raja Juli telah mengutus pejabat eselon satu untuk terbang langsung ke Papua, berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan perwakilan mahasiswa untuk meredakan situasi.
“Jadi agar hal ini tidak terjadi di Papua, juga di Bali, dan sebagainya. Saya akan mengumpulkan semua kepala balai secara daring untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal, tabu, istilah-istilah lokal yang mengarahkan untuk kita berhati-hati,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Persoalan ini pertama kali diangkat ke tingkat nasional oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah, yang mempertanyakan respons kementerian atas gelombang protes di Papua.
Sulaeman menegaskan bahwa mahkota tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan kerap disematkan kepada para pejabat sebagai tanda kehormatan.
Baca Juga: Beri Hadiah Topi Berlogo PSI, Raja Juli Beberkan Kondisi Jokowi Terkini
“Pemusnahan barang yang disita itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah, sebut saja ini kejadian di Jayapura, yang sambut pertama kali reaksi ini di Boven Digoel. Kemudian di beberapa kabupaten lain, hari ini masih ada juga demo terkait di Uncen, Pak Menteri saya minta untuk bisa membuat keterangan untuk meredakan reaksi masyarakat,” kata Sulaeman.
Di luar kontroversi ini, Menhut juga menyoroti tantangan yang lebih besar, yakni konservasi Burung Cenderawasih itu sendiri. Ia mengajak masyarakat Papua untuk turut menjaga kekayaan alam tersebut.
“Tantangan kita di Burung Cenderawasih memang pertumbuhan liarnya yang luar biasa sekarang, burung ini banyak jenisnya dan tidak semua berhasil di penangkaran, banyak sekali tantangan-tantangannya, lebih pemalu, suhu udara tertentu, gelapnya juga tertentu,” ujar Menhut.
Berita Terkait
-
Beri Hadiah Topi Berlogo PSI, Raja Juli Beberkan Kondisi Jokowi Terkini
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
Bobon Santoso Ungkap Perjalanan Berbahaya di Papua: Heli Batal Jemput, Dikawal TNI Bersenjata
-
Setahun Berdampak: Listrik Desa Hadirkan Terang dan Harapan ke Pelosok Negeri
-
Quo Vadis Komite Otsus Papua?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Tak Ambil Pusing Perpol Dianggap Kangkangi Putusan MK, Ini Kata Kapolri
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?