- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp75 triliun akibat pemilihan proposal dari Cina yang dinilai jauh lebih mahal
- Pengamat Antonio Budiawan menuding ada "pemufakatan jahat" di balik keputusan memilih tawaran yang lebih mahal, mempertanyakan kenaikan biaya proyek Cina dari $5,5 miliar menjadi $6,07 miliar
- Muncul seruan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam proyek senilai minimal 2 Miliar Dolar AS
Suara.com - Proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali diguncang isu tak sedap. Sebuah dugaan "pemufakatan jahat" dalam proses pemilihan mitra proyek disebut-sebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai yang sangat fantastis, mencapai Rp 75 triliun.
Tudingan serius ini dilontarkan oleh pengamat ekonomi, Antonio Budiawan, dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube milik mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto.
Antonio dengan tegas menyatakan bahwa kerugian negara dalam proyek ini bukanlah sekadar potensi, melainkan sudah menjadi sebuah kepastian yang nyata.
Ia membeberkan analisisnya dengan membandingkan dua proposal yang masuk untuk proyek KCJB, yakni dari Jepang dan Cina. Menurutnya, ada kejanggalan besar ketika pemerintah justru memilih penawaran yang terbukti jauh lebih mahal.
"Jadi, di sini kita lihat secara transparan bahwa ini sudah menjadi kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti,” ujar Antonio Budiawan, dikutip Kamis (30/10/2025).
Untuk memperjelas argumennya, Antonio menguraikan perbandingan angka yang ditawarkan kedua negara. Ia menyebut bahwa sejak awal, ada perbedaan nilai proyek yang signifikan yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.
“Maksudnya nyata dan pasti, karena begini, kita komparasi kan ini ada dua proyek kan, yang menawarkan kereta cepat, Jakarta-Bandung, Jepang dan Cina,” sambungnya.
Antonio memaparkan bahwa proposal dari Jepang untuk biaya proyek berada di angka 6,2 Miliar Dolar AS. Sementara itu, tawaran dari Cina yang akhirnya dipilih, justru mengalami eskalasi biaya yang mencurigakan.
“Kalau kita lihat proyek Jepang itu, nilai biaya proyeknya aja 6,2 Miliar US Dolar,” katanya. “Cina menawarkan awalnya 5,5 Miliar US Dolar, yang kemudian berkembang. Tidak tahu bagaimana naik menjadi 6,07 Miliar US Dolar.”
Baca Juga: Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
Kenaikan tiba-tiba sebesar 570 Juta Dolar AS dalam proposal Cina menjadi salah satu titik krusial yang disorot Antonio. “Itu ada 570 Juta US Dolar yang tiba-tiba bisa naik,” paparnya.
Lebih jauh, Antonio menghitung total biaya yang harus ditanggung negara selama masa konsesi proyek, yang mencakup masa tenggang (grace period) 10 tahun ditambah periode cicilan pokok selama 40 tahun. Dari kalkulasi tersebut, ia menemukan selisih biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan tawaran Jepang.
“Kalau kita total semuanya, itu proyek Cina itu total selama masa konsensi proyek artinya grace period 10 Tahun ditambah cicilan pokok 40 Tahun. Totalnya adalah kemahalan 4,5 Miliar US Dolar atau sekitar Rp75 Triliun,” ungkapnya.
Angka inilah yang menjadi dasar tudingannya mengenai kerugian negara. Ia pun secara terbuka mempertanyakan logika di balik pengambilan keputusan yang merugikan tersebut. “Artinya apa? Kalau kita bilang kenapa kemahalan ini tetap dipilih?” tanyanya retoris.
Antonio Budiawan menyimpulkan bahwa pemilihan penawaran yang lebih mahal ini mengindikasikan adanya praktik culas yang terorganisir.
“Nah, ini yang saya katakan bahwa di sini ada satu pemufakatan jahat yang di mana lebih mahal tetap dipilih dan ini merugikan keuangan negara yaitu totalnya adalah Rp75 triliun,” tegasnya.
Ia bahkan tak segan menyebut adanya dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam proyek kereta cepat ini, dan mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan investigasi mendalam.
“Jadi, ada dugaan mark up di sini, sekitar paling sedikit 2 Miliar US Dolar,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Geger Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Bidik Petinggi KCIC?
-
Skandal Korupsi Whoosh: KPK Usut Mark Up Gila-gilaan, Tapi Ajak Publik Tetap Naik Kereta
-
Dugaan Kerugian Negara Rp75 T di Proyek KCJB, Pemufakatan Jahat Pemilihan Penawar China Jadi Sorotan
-
KCIC Pastikan Isu Dugaan Korupsi Whoosh Tak Pengaruhi Jumlah Penumpang
-
Whoosh Mau Dijual ke Publik? Ketua Projo Dorong IPO Atasi Utang Kereta Cepat
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan
-
Sopir Truk Transfer Uang Setelah Dikepung Anak Jalanan di Pesanggrahan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
'Bikin Malu Presiden', Gus Lilur Desak Prabowo Copot Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama
-
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Diuntit Alat Pelacak, Netizen Malah Soroti Mobil Fortuner Mewah
-
Isu Setoran 'Upeti' Program MBG, Ketua BGN: Tidak Benar dan Provokatif
-
Niat Cari Cuan di Kapal Cumi, Pemuda Garut Malah Kena 'Zonk' Loker Medsos, HP Sampai Disita
-
IDAI Minta Anak di Bawah 2 Tahun Bebas dari Gawai, Cegah Speech Delay hingga Virtual Autism
-
Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri