News / Nasional
Jum'at, 07 November 2025 | 17:48 WIB
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK melakukan OTT terhadap Sugiri terkait dugaan praktik jual beli jabatan, khususnya pada proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. [Beritajatim.com]
Baca 10 detik
  • KPK tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko lewat OTT terkait dugaan mutasi dan promosi jabatan.
  • Fitroh Rohcahyanto pastikan operasi senyap masih diselidiki, beberapa pihak turut diamankan bersama Sugiri.
  • OTT ini jadi operasi ketujuh KPK pada 2025, setelah penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2025.

Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut melakukan operasi senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).

“Benar (OTT di Ponorogo),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Fitroh mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut ialah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

“Sudah (Sugiri sudah ditangkap),” ujar Fitroh.

Menurut Fitroh, operasi tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan, khususnya pada proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Meski demikian, Fitroh belum memberikan rincian lebih lanjut terkait jumlah pihak yang turut diamankan maupun barang bukti yang disita.

Ia juga menegaskan bahwa penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terlibat.

“Perkara ini masih dalam pengembangan. Tim masih bekerja memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti,” ujarnya secara terpisah.

Baca Juga: Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK

Penangkapan Sugiri menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK pada tahun 2025.

Kasus ini juga tercatat sebagai OTT ketujuh KPK sepanjang 2025, setelah sebelumnya lembaga tersebut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid melalui OTT pada Senin (3/11/2025).

Dalam kasus Abdul Wahid, KPK menduga adanya praktik pemerasan terkait penambahan anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Load More