News / Nasional
Senin, 10 November 2025 | 22:30 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyatakan pihaknya menunggu keputusan final dari eksekutif sebelum menentukan langkah lebih lanjut terkait memblokir game online. (Suara.com/Novian)
Baca 10 detik
  • Pemerintah mengkaji pemblokiran game online seperti PUBG pasca tragedi ledakan di SMA 72.

  • DPR menunggu keputusan final, namun mendukung tindakan tegas jika game terbukti menjadi pemicu kekerasan.

  • Temuan replika senjata di lokasi kejadian memperkuat dugaan game sebagai inspirasi aksi pelaku.

Suara.com - Tragedi ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta pada Jumat (7/11/2025) kini berefek domino pada industri game digital nasional.

Wacana pemerintah untuk membatasi hingga memblokir game online berkonten kekerasan, dengan PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) disebut secara spesifik, kini menjadi diskursus serius yang sampai ke parlemen.

Merespons polemik tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengambil sikap hati-hati namun tegas.

Pihaknya menyatakan masih menunggu keputusan final dari eksekutif sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kita, makanya saya belum bisa bersikap lebih lanjut sampai dengan keputusan itu final," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Meskipun demikian, Dave menggarisbawahi bahwa jika investigasi membuktikan adanya korelasi langsung antara game online dengan aksi nekat pelaku, maka pemerintah wajib turun tangan dengan instrumen hukum yang ada, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE).

"Kalau memang benar ini terinspirasi ataupun juga disebabkan akan sebuah gaming online ya kita kan juga sudah memiliki PP Tunas ya untuk melindungi anak-anak bila mana PSE, aplikator atau gaming online ini jelas-jelas terbukti melanggar ataupun membahayakan ataupun menyebabkan kekacauan ya harus ada sikap dari pemerintah untuk menindaklanjuti," jelasnya.

Dave juga tidak menampik kemungkinan bahwa kebijakan ini bisa meluas ke judul-judul game lain yang memiliki elemen serupa.

"Ya kita tidak bisa menutup itu," ujarnya.

Baca Juga: Kondisi Terduga Pelaku Ledakan SMA 72 Jakarta Membaik Usai Operasi, Polisi Fokus Pemulihan

Ia menarik paralel dengan fenomena kekerasan senjata di Amerika Serikat, di mana pengaruh game seringkali menjadi salah satu faktor yang diperdebatkan, selain akses bebas terhadap senjata api.

"Tapi kan gini kan ini bukan terjadi pertama kali, di Amerika tapi kan beberapa kali kan kejadian penembakan sampai dengan menewaskan banyak anak di satu sekolah, karena salah satu penyebabnya ya persenjataan yang jual bebas terus juga anak-anak ini menggunakan game-game seperti ini ini satu dari kemajuan teknologi, fungsinya itu kan untuk mengembangkan kreativitas ataupun juga mengembangkan kapasitas kita, tapi jangan sampai kemajuan teknologi itu justru merusak generasi muda kita," katanya.

Sinyal keseriusan pemerintah sebelumnya telah dilontarkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Usai rapat terbatas, ia mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah menggodok opsi kebijakan untuk menekan dampak negatif dari game online.

“Kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Prasetyo, Minggu (9/11/2025).

“Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” katanya.

Load More