- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI mendukung penuh langkah Kejari Jakarta Timur yang menggeledah kantor Sudin PPKUKM terkait dugaan korupsi pengadaan mesin jahit.
- Ia menegaskan tidak ada upaya menghalangi proses hukum dan memastikan jajarannya siap kooperatif.
- Kejaksaan telah menyita sejumlah dokumen penting sebagai bukti awal penyelidikan dugaan mark up dalam pengadaan mesin jahit Singer pada 2022–2024.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur di kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Timur terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan mesin jahit.
Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mendukung penuh langkah penegakan hukum tersebut. Ia memastikan tidak ada intervensi atau upaya menghambat proses penyidikan yang tengah berjalan.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari Wali Kota semalam dan kami akan memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk menindaklanjuti itu. Jadi tidak ada menahan-nahan sama sekali,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
Mantan Sekretaris Kabinet itu menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran seluruh SKPD. Ia meminta jajarannya bersikap kooperatif terhadap proses hukum.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, silakan aparat hukum memproses. Prinsip kami sederhana, tidak akan melindungi yang salah,” katanya.
Kejari Jakarta Timur sebelumnya menggeledah dua lokasi pada Senin (10/11/2025) siang, yakni kantor Sudin PPKUKM Jakarta Timur dan satu lokasi lain di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyediaan fasilitas sarana produksi untuk program penumbuhan wirausaha industri baru.
Pengadaan yang disorot adalah pembelian mesin jahit Singer M1155 dan Singer M1255 pada tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024. Dugaan sementara, terdapat mark up serta penyimpangan administrasi dalam proses pengadaan tersebut.
Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Print-01/M.1.13/Fd.1/10/2025 tertanggal 24 Oktober 2025. Operasi di lapangan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Adri Eddyanto Pontoh, bersama tim penyidik.
“Dari hasil penggeledahan, tim penyidik memperoleh dokumen-dokumen terkait yang dapat digunakan sebagai barang bukti,” kata Yogi.
Baca Juga: Pramono Anung Usul Revitalisasi Kota Tua dan Pembangunan RS Internasional Sumber Waras Masuk PSN
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Menteri Jerman Kunjungi Pabrik Bayer di Cimanggis, Soroti Energi Hijau
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Sering Dianggap Cuma Kelelahan, Katup Jantung Bocor Bisa Ditangani Tanpa Operasi Terbuka
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Buaya Muara 3 Meter Mendadak Muncul di Pantai Pasir Putih Cihara
-
Tenis Meja Indonesia Bidik 8 Besar di Asian Games 2026
-
Gempa NTT, PDIP Kirim Bantuan Khusus untuk Ibu Hamil dan Anak
-
Diisukan Ada OTT KPK, Begini Kondisi Kompleks Pemkab Bogor Malam Ini
-
Yasonna Laoly Dukung Kewarganegaraan Ganda Terbatas Usulan Prabowo: Demi Kepentingan Nasional
-
Purbaya: Pembatasan Subsidi BBM Hemat Anggaran 10 Persen