Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur

Selain itu, keduanya juga didakwa melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah disesuaikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

Pernyataan ahli BRIN menguatkan dugaan bahwa aktivitas PT Position di wilayah tersebut bukan sekadar pekerjaan infrastruktur, melainkan operasi penambangan yang tidak dilaporkan secara resmi.

Jika terbukti, hal ini dapat mengindikasikan pelanggaran serius terhadap izin tambang dan tata kelola kehutanan, serta membuka kemungkinan praktik operasi ilegal di balik klaim resmi perusahaan.

Bagi publik dan regulator, kasus ini menjadi peringatan penting mengenai transparansi operasional di sektor tambang yang kerap bersinggungan dengan wilayah hutan dan izin tumpang tindih.