-
- OC Kaligis menilai sidang sengketa tambang nikel Halmahera Timur penuh rekayasa dan kejanggalan hukum.
- Petinggi PT WKS, Yakop alias Yopi, lima kali mangkir dari panggilan sidang pengadilan.
- Kuasa hukum PT WKM menilai kehadiran Yopi penting untuk membuka fakta sebenarnya dalam sengketa tambang.
Suara.com - Sidang sengketa tambang nikel di wilayah Halmahera Timur antara PT Wana Kencana Mineral (WKM) dan PT Position kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).
Kuasa hukum PT WKM, OC Kaligis, menilai proses hukum dalam perkara ini penuh dengan kejanggalan.
Ia menyebut persidangan antara PT WKM dan PT Position sarat rekayasa, terutama karena ketidakhadiran pihak yang dianggap paling bertanggung jawab.
“Jadi memang banyak rekayasa dalam kasus ini. Jadi sebenarnya ini kasusnya pasang agar makanya kami ngotot bahwa PT WKS Direkturnya dihadirkan,” kata OC Kaligis usai persidangan di PN Jakarta Pusat.
Menurut Kaligis, akar persoalan sengketa ini berawal dari kerja sama antara PT Wana Kencana Sakti (WKS) dengan PT Position, yang dilakukan di atas lahan berizin milik PT WKM.
Namun, sejauh ini hanya PT Position yang diperiksa, sementara Yakop alias Yopi, selaku petinggi PT WKS, tidak pernah hadir dalam sidang.
“Masa PT WKS yang membuat kerjasama dengan PT Position, PT Position aja didengar, WKS-nya enggak didengar, pincangan ini kan,” imbuhnya.
Sejak minggu lalu, Yopi disebut tidak pernah memenuhi panggilan majelis hakim.
Ia sempat beralasan sakit dan membutuhkan waktu istirahat selama satu minggu. Namun, pada sidang berikutnya, Yopi kembali tidak hadir tanpa memberikan alasan.
Baca Juga: Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
Tim kuasa hukum PT WKM lainnya, Rolas Sitinjak, menegaskan bahwa persoalan utama dalam sengketa ini adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT WKS dan PT Position.
Lantaran itu, kehadiran Yopi dianggap penting untuk mengurai duduk perkara.
“Yakob atau Yopi itulah namanya beliau ya dia harus hadir di buka persidangan karena kalau enggak ada dia, enggak ada persoalan ini. Itu mungkin menurut kami dan itu harus dihadirkan,” jelas Rolas.
Rolas mengungkapkan bahwa pengadilan sudah melayangkan lima kali panggilan kepada Yopi agar hadir sebagai saksi, namun tidak pernah diindahkan.
“Lima kali dipanggil, lima kali enggak datang, macem-macem alasannya,” ungkapnya.
Ironisnya, kata Rolas, kantor PT WKS berada tidak jauh dari PN Jakarta Pusat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo