Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut

Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menormalisasi aliran Kali Krukut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tak langsung mendapatkan persetujuan dari warga setempat.

Anggota Fraksi PKS Achmad Yani mengatakan, sejumlah warga disebut merasa resah dan gelisah lantaran adanya rencana tersebut.

"Kemarin saya hadir dalam reses di RW 11, kemudian ada juga RW 5 Kelurahan Pela Mampang, yang kebetulan mereka tinggal di pinggir Kali Krukut itu. Dengan ungkapan Pak Gubernur, mereka resah dan gelisah," kata Yani kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).

Menurut Yani, keresahan itu muncul karena warga khawatir proyek normalisasi akan berdampak langsung terhadap tempat tinggal mereka.

Terlebih, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai detail proyek, termasuk siapa saja yang akan terdampak.

Yani meminta agar Pemprov DKI segera turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi.

Ia menekankan, jangan sampai program penanggulangan banjir justru menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat kecil.

"Pesan-pesan mereka adalah, tolong lakukan sosialisasi, diinformasikan kepada warga masyarakat," ungkapnya.

Politikus PKS itu juga menyampaikan aspirasi warga yang meminta agar Pemprov DKI tidak hanya memberikan ganti rugi atas lahan yang terkena proyek, melainkan ganti untung.

Baca Juga: Pramono Dukung Penuh Penggeledahan Sudin PPKUKM Jaktim: Tidak Ada Menahan-Nahan Sama Sekali!

Prinsip ini, kata Yani, penting agar warga bisa kembali menata kehidupan dengan layak setelah tergusur proyek normalisasi.

"Andaikan mereka nanti terkena tanahnya, rumahnya, pembebasan tanah karena keperluan normalisasi Kali Krukut yang panjangnya 1,3 kilometer itu, mereka meminta agar bisa mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi," ungkapnya.

Selain kompensasi yang layak, warga juga berharap pemerintah menyiapkan opsi relokasi yang manusiawi. Yani menekankan pentingnya menyiapkan hunian pengganti seperti rumah susun bagi warga terdampak agar mereka tidak kehilangan tempat tinggal.

"Ini tolong menjadi perhatian juga oleh Pak Gubernur, agar warga masyarakat yang memang terkena dampak dari pembebasan tanah Kali Krukut bisa membeli di tempat lain, atau juga ada yang memang dipersiapkan rusun untuk mereka," tutup Yani.

Sebelumnya, pada Jumat (7/11), Pramono meninjau langsung kondisi Kali Krukut di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru.

Dalam kunjungannya, ia menyoroti penyempitan aliran sungai yang kerap memicu banjir di wilayah Jakarta Selatan, terutama kawasan Kemang dan sekitarnya.

"Karena saya tinggal tidak jauh dari sini, saya tahu betul bagaimana dampaknya. Dan hari ini saya melihat langsung salah satu titik penyebab utama banjir, karena aliran sungainya sudah tidak normal," ujar Pramono.

Ia menilai banyak bangunan berdiri di atas badan sungai sehingga menghambat aliran air. Karena itu, Pemprov DKI bakal menormalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 kilometer.

"Sepanjang 1,3 kilometer akan kita normalisasi. Kalau tidak dilakukan, apapun upaya seperti pengerukan dan penggalian tidak akan cukup. Dampaknya, bila di sini banjir, kawasan Kemang Village, Kem Chicks, dan sekitarnya pasti ikut terdampak, karena airnya tidak bisa turun dan mengalir," jelasnya.

Pemprov DKI menargetkan proyek ini mulai dikerjakan pada 2026, diawali dengan penetapan lokasi (penlok) pembebasan lahan seluas 1,52 hektare yang mencakup 65 bidang tanah.

Penanganan Kali Krukut ini juga akan dikerjakan bersamaan dengan Kali Mampang, yang bermuara di belakang Museum Satria Mandala, sebagai bagian dari upaya besar pengendalian banjir di Jakarta Selatan.