- Presiden Prabowo meminta kurangi telur di menu MBG saat Natal dan Tahun Baru.
- Langkah ini untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok akibat kebutuhan program MBG.
- Pemerintah siapkan kemandirian pangan melalui peternakan dan lahan pertanian baru.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penggunaan telur ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikurangi menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran seiring meningkatnya permintaan dari masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengonfirmasi bahwa sudah ada tanda-tanda kenaikan harga pada beberapa komoditas akibat besarnya kebutuhan program MBG.
"Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, misalnya ayam dan telur. Tanda-tanda itu mulai ada, terutama di kabupaten yang dapurnya sudah banyak," kata Nanik usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden menyarankan agar menu MBG lebih fleksibel saat permintaan pasar sedang tinggi.
"Presiden berpesan, saat Nataru atau Lebaran, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi dan diganti daging sapi atau telur puyuh, supaya tidak mengganggu kebutuhan masyarakat untuk membuat kue," jelas Nanik.
Strategi Kemandirian Pangan Jangka Panjang
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi kemandirian pangan skala besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden menginstruksikan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Pembangunan peternakan sapi perah dengan target produksi 3 juta liter susu per hari.
- Pembukaan lahan pertanian baru, khususnya untuk tanaman kedelai guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku tahu dan tempe.
Nanik menegaskan, penyediaan bahan baku ini akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Beberapa kerja sama yang telah dirintis meliputi:
- TNI Angkatan Darat untuk beternak ayam dan menanam sayuran di tingkat Kodim.
- Kementerian Koperasi yang menyiapkan pembiayaan Rp300 miliar untuk koperasi pangan.
- Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan pemanfaatan lahan kosong di tingkat RT/RW.
"Jangan sampai terjadi gejolak harga di masyarakat. Makanya, kami semua bersatu padu untuk menyiapkan bahan baku MBG," pungkas Nanik.
Baca Juga: Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
Berita Terkait
Terpopuler
- Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penipuan, Bakal Dipanggil Polisi Minggu Depan
- 20 Kode Redeem FF Aktif 20 Agustus 2026: Klaim Item Langka dan Bundle Spesial
- Harga Serum Penghilang Flek Hitam yang Efektif dan Aman, Ini 5 Rekomendasi Produknya
- Warga Jogja Protes Desil Naik, Status Miskin Masuk Desil 9, Pemda DIY Minta BPS Klarifikasi
- Kunjungi Korban Gempa di NTT Hari Ini, Gus Miftah Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Jangan Takut Gagal, Kisah Reski Menembus Pendidikan Tinggi Lewat BIDIKSIBA PTBA
-
BPK Audit Kinerja MK dalam Penanganan PHPU 2024 Meski Raih Opini WTP
-
8 dari 10 Anak Indonesia Kekurangan DHA, Ini yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban
-
Tanpa Disadari, Teknologi Ini Diam-Diam Mengubah Cara Kita Menjalani Hari
-
KAMMI Minta Aksi AMPB 27 Agustus Ditahan, Khawatir Ditunggangi hingga Picu Kerusuhan
-
PALHI Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi PT TPL, Minta Big Boss Diperiksa
-
KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset
-
Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga
-
Menkeu Siapkan Rp31 T untuk Pengalihan Status PPPK Paruh Waktu