- Presiden Prabowo meminta kurangi telur di menu MBG saat Natal dan Tahun Baru.
- Langkah ini untuk mencegah lonjakan harga bahan pokok akibat kebutuhan program MBG.
- Pemerintah siapkan kemandirian pangan melalui peternakan dan lahan pertanian baru.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penggunaan telur ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikurangi menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kelangkaan dan lonjakan harga di pasaran seiring meningkatnya permintaan dari masyarakat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengonfirmasi bahwa sudah ada tanda-tanda kenaikan harga pada beberapa komoditas akibat besarnya kebutuhan program MBG.
"Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit, misalnya ayam dan telur. Tanda-tanda itu mulai ada, terutama di kabupaten yang dapurnya sudah banyak," kata Nanik usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden menyarankan agar menu MBG lebih fleksibel saat permintaan pasar sedang tinggi.
"Presiden berpesan, saat Nataru atau Lebaran, mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi dan diganti daging sapi atau telur puyuh, supaya tidak mengganggu kebutuhan masyarakat untuk membuat kue," jelas Nanik.
Strategi Kemandirian Pangan Jangka Panjang
Selain solusi jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi kemandirian pangan skala besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dalam rapat yang juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Presiden menginstruksikan beberapa langkah konkret, antara lain:
- Pembangunan peternakan sapi perah dengan target produksi 3 juta liter susu per hari.
- Pembukaan lahan pertanian baru, khususnya untuk tanaman kedelai guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku tahu dan tempe.
Nanik menegaskan, penyediaan bahan baku ini akan melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2025. Beberapa kerja sama yang telah dirintis meliputi:
- TNI Angkatan Darat untuk beternak ayam dan menanam sayuran di tingkat Kodim.
- Kementerian Koperasi yang menyiapkan pembiayaan Rp300 miliar untuk koperasi pangan.
- Kementerian Dalam Negeri untuk menggerakkan pemanfaatan lahan kosong di tingkat RT/RW.
"Jangan sampai terjadi gejolak harga di masyarakat. Makanya, kami semua bersatu padu untuk menyiapkan bahan baku MBG," pungkas Nanik.
Baca Juga: Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau