Tetapkan Fatwa Pajak Berkeadilan, MUI Soroti PBB Rumah Huni yang Mencekik hingga Pajak Kendaraan

Ia menekankan bahwa pemerintah wajib mengelola pajak secara amanah.

Meski demikian, MUI tetap mengingatkan kewajiban warga negara.

"Masyarakat perlu menaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum," pungkasnya.

Sebagai informasi, selain fatwa pajak berkeadilan, Munas XI MUI juga menetapkan empat fatwa penting lainnya, yaitu:

• Fatwa tentang kedudukan dan perlakuan terhadap rekening dormant (tak bertuan).
• Fatwa pedoman pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut.
• Fatwa status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak.
• Fatwa kedudukan manfaat produk asuransi kematian pada Asuransi Jiwa Syariah. (Antara)