PWNU Serukan Islah! Kiai Daerah Minta Gus Yahya dan Rais Aam Akhiri Konflik Jelang Muktamar

Suara.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia menganjurkan kedua belah pihak di Pengurus Besar NU untuk berdamai atau islah, yakni Rais 'Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Imbauan agar Rais 'Aam dan Ketum PBNU islah mencuat menyusul persoalan pemecatan Gus Yahya. 

Rais Syuriyah PWNU Jakarta, Muhyiddin Ishaq yang berbicara dalam konferensi pers bersama Yahya, menanggapi surat edaran mengenai pemecatan Yahya di kantor PBNU. Ia beralasan kehadirannya bersama sejumlah kiai dari PWNU ke kantor pusat dalam rangka membahas persiapan harlah 100 tahun.

"Jadi dari awal sampai akhir ceritanya persiapan harlah," ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Ia lantas menyampaikan apa yang menjadi anjuran pengurus di berbagai wilayah, yakni agar kedua belah pihak melakukan islah.

"Ada beberapa teman-teman wilayah hampir semua menyepakati bahwa kita teman-teman wilayah ini mengimbau, menganjurkan untuk terjadi islah, apapun alasannya karena kedua-duanya mandatori Muktamar Lampung. Tadi sudah dijelaskan oleh ketum bahwa baik Rais 'Aam maupun ketua umum tidak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali lewat muktamar, apakah muktamarnya biasa atau luar biasa, kan cuma dua muktamar itu," tutur Muhyiddin.

Para pengurus wilayah mengimbau, setidaknya Rais 'Aam dan Ketum PBNU melakukam islah sampai dengan tiba waktu digelarnya muktamar.

"Kesepakatan teman-teman wilayah se-Indonesia ini mengimbau supaya islah, sampai dengan muktamar, lah, sampai muktamar karena tidak mungkin terjadi islah, digelar muktamar lah, sampai dengan muktamar itu karena nggak mungkin kalau tidak terjadi islah digelar muktamar, tidak mungkin," kata Muhyiddin.

Muhyiddin mengatakan para pengurus wilayah se-Indonesia berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais 'Aam maupun ketua umum untuk bisa islah. 

Baca Juga: Gus Tajul kepada Gus Yahya: Kalau Syuriah PBNU Salah, Tuntut Kami di Majelis Tahkim

"Supaya ke depan ini bisa teradi, bisa ada nanti kombes dan munas untuk menentukan kapan muktamar," kata Muhyiddin.