Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang

Suara.com - Sejumlah pakar menilai langkah pemerintah menertibkan sektor pertambangan melalui evaluasi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah sejalan dengan prinsip keberlanjutan, terutama dalam memastikan reklamasi dan reboisasi lahan bekas tambang berjalan lebih ketat.

Kebijakan ini dianggap penting untuk mencegah kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat kontribusi sektor Minerba bagi perekonomian nasional.

Dosen sekaligus ekonom dari Universitas Persada Bunda Indonesia, Riyadi Mustofa, menyebut proses integrasi dan evaluasi izin menjadi dasar kepastian hukum bagi perusahaan yang patuh pada aturan lingkungan.

"Semua perizinan yang kewenangannya di pusat harus melakukan integrasi perizinan. Dalam proses integrasi itu seluruh perizinan dievaluasi: layak dilanjutkan atau tidak," ujar Riyadi dalam diskusi publik “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi”, Sabtu (29/11/2025).

Ia menambahkan, jaminan keberlanjutan usaha sudah semestinya hanya diberikan kepada perusahaan yang memenuhi seluruh syarat perlindungan lingkungan.

Tak hanya itu, mereka juga harus diberikan kewajiban untuk melakukan reboisasi.

"Yang taat lanjut. Dan keberlanjutan itu memberikan kepastian hukum," katanya.

Sementara guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Prof. Ir. ING Wardana, M.Eng., Ph.D., menilai evaluasi IUP per 10 tahun menjadi langkah yang relevan untuk memeriksa kembali pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lingkungan.

"Evaluasi setiap 10 tahun itu penting, karena siklus tambang sendiri butuh waktu sekitar 4–5 tahun untuk persiapan. Ini waktu yang realistis untuk memastikan tambang berjalan dengan benar dan berkelanjutan," katanya.

Baca Juga: Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan

Cabut Ribuan Izin

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi sebelumnya mengklaim berkomitmen untuk terus melakukan penataan pada sektor Minerba.

Satgas yang dipimpin mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia itu mencabut lebih dari 2.000 IUP yang dinilai tidak beroperasi atau tidak memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban rehabilitasi lahan.

"Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Kami sudah mencabut lebih dari 2.000 IUP," tegas Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa izin-izin tersebut bermasalah mulai dari tidak adanya kegiatan meski Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sudah terbit, tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga ada pemegang izin yang memperjualbelikan konsesi.

"Pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa atau ini punya siapa, enggak. Kita tertib. Aturan berlaku untuk seluruh orang, tidak untuk satu kelompok orang tertentu," pungkas Menteri ESDM tersebut.