Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan

Suara.com - Pengakuan jujur Bahlil Lahadalia tentang masa lalunya sebagai pengusaha tambang menjadi sorotan penting di tengah maraknya bencana ekologis yang melanda Indonesia. 

Dalam acara Talkshow aksi Nyata untuk Bumi Lestari di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2025), Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan rasa bersalah atas aktivitas usaha yang dulu banyak bergantung pada penebangan pohon.

“Saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main-main sama tambang, yang semua urusannya pasti tebang pohon,” kata Bahlil.

Pengakuan tersebut terasa begitu relevan ketika publik masih terpukul oleh bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Dalam video dan foto yang beredar, tampak kayu-kayu gelondongan besar hanyut bersama arus deras.

Ini seolah menjadi bukti bisu bahwa hutan di hulu telah lama ditinggalkan tanpa perlindungan. Potongan kayu itu bukan hanya serpihan pohon, tetapi jejak dari tata kelola alam yang terabaikan selama bertahun-tahun.

Bahlil pun mengakui bahwa kerusakan semacam itu tidak datang secara tiba-tiba. “Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi ketika pertambangan dan perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi karena longsor, karena penggundulan hutan. Banjir juga mengalami hal yang sama,” tambah dia.

Kini, setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian ESDM, Bahlil menegaskan bahwa dirinya berupaya menata ulang seluruh proses perizinan dan pengelolaan tambang agar lebih ramah lingkungan. 

Salah satu aspek yang ia soroti adalah peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), yang menurutnya harus menjadi filter utama untuk mencegah bencana.

Jika tidak dikelola dengan baik, akan sangat berbahaya sekali bagi masyarakat menurut Bahlil. Ia juga berbagi pengalamannya ketika meninjau kawasan tambang dari udara dengan helikopter. 

Baca Juga: Kuota LPG 3Kg Ditambah 350.000 Ton Tanpa Anggaran Baru

Menurutnya, hanya area yang sudah direklamasi dan direboisasi yang terlihat aman. Selebihnya, bekas tambang yang dibiarkan begitu saja tampak seperti luka menganga di tubuh bumi. “Kalau belum, waduh,” katanya menggambarkan betapa buramnya kondisi lapangan.

Karena itulah Bahlil menerapkan kebijakan bahwa setiap perusahaan tambang harus menempatkan jaminan biaya reklamasi sebelum memulai operasi. “Supaya jangan sampai tambang, terus tinggalkan hutan,” ucapnya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa negara harus kembali menjadi pemegang kendali. “Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi, negara juga tidak boleh sewenang-wenang.”