News / Nasional
Selasa, 09 Desember 2025 | 14:09 WIB
Sejumlah warga melewati kayu-kayu yang memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). [ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/app/foc]
Baca 10 detik
  • Banjir dan longsor masif di Aceh, Sumut, dan Sumbar sejak November 2025 berdampak pada lebih dari satu juta jiwa.
  • Pemerintah Pusat menolak bantuan internasional, meyakini dana APBN dan logistik domestik cukup mengatasi krisis.
  • Gubernur Aceh Mualem mengambil inisiatif berbeda dengan mendatangkan tim SAR khusus dari Tiongkok karena merasa bantuan kurang.

Suara.com - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 telah memicu krisis kemanusiaan yang tergolong masif.

Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (9/12/2025) pukul 09.00 WIB, menunjukkan bahwa jumlah total individu yang terdampak parah telah melampaui angka satu juta jiwa.

Secara rinci, BNPB melaporkan total 962 orang meninggal, 291 orang hilang, dan 5.000 orang terluka. Paling kritis, jumlah pengungsi saat ini mencapai 1.057.482 jiwa.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, mencakup 157,8 ribu rumah, 497 jembatan, dan 534 fasilitas pendidikan.

Indonesia Tolak Bantuan Internasional

Meskipun menghadapi skala bencana yang luar biasa dan korban melampaui satu juta jiwa, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri, menegaskan sikap untuk menahan diri dan belum memerlukan bantuan dari negara atau lembaga asing.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Rabu (3/12/2025), menekankan bahwa pemerintah nasional masih yakin memiliki kemampuan untuk mengatasi seluruh permasalahan.

Klaim ini didasarkan pada keyakinan bahwa alokasi dana siap pakai APBN sebesar Rp500 miliar, serta stok logistik yang memadai, cukup untuk mendanai penanganan dan penyaluran bantuan, termasuk melalui metode udara (dropping).

Sikap ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono. Menlu menyatakan bahwa keputusan untuk tidak membuka pintu bantuan asing didasarkan pada penilaian bahwa seluruh unsur penanganan di dalam negeri—termasuk BNPB, TNI/Polri, dan pemerintah daerah—masih mampu bekerja secara efektif. Pintu internasional baru akan dibuka apabila eskalasi bencana dinilai sudah tidak dapat ditangani melalui kekuatan nasional.

Baca Juga: Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, DPR Tegaskan Sanksi Tak Akan Ringan Meski Minta Maaf

Tawaran Dukungan dari Berbagai Penjuru Dunia

Sanae Takaichi, PM Jepang yang baru. (Instagram)

Keputusan menahan diri ini diambil di tengah derasnya tawaran dukungan dan simpati dari berbagai negara mitra. Para pemimpin global yang menyampaikan duka mendalam dan berkomitmen untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan meliputi:

  1. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi. Jepang menyatakan komitmen memberikan bantuan sebagai wujud persahabatan, bahkan telah mengirim bantuan darurat berupa tenda, alas tidur, selimut, terpal plastik, wadah air, dan alat pemurni air melalui Kedutaan Besar Jepang di Thailand.
  2. Presiden Rusia, Vladimir Putin.
  3. Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.
  4. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Presiden Iran menyatakan kesiapan memberikan bantuan kemanusiaan dan darurat yang komprehensif ke wilayah terdampak.
  5. Raja Charles III.
  6. Duta Besar Uni Emirat Arab, Abdulla Salem Al Dhaheri. Dubes UEA menyatakan Indonesia hanya perlu memberi tahu jika membutuhkan bantuan, "asalkan mereka mengatakan 'Ya, Indonesia terbuka untuk upaya internasional'."
  7. China
  8. Malaysia

Negara-negara lain yang turut menyampaikan simpati dan tawaran bantuan mencakup Oman, Qatar, Kazakhstan, Vietnam, Kuwait, Armenia, hingga Amerika Serikat.

Meski demikian, sikap ini bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka dan bahkan telah proaktif mendatangkan tim khusus dari China untuk membantu pencarian korban yang tertimbun lumpur, karena bantuan yang ada dirasa masih belum mencukupi.

Load More