Tak Terendus Kamera dan Influencer, Prabowo Bongkar Perlawanan 'Gila' Preman di Hutan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya preman-preman yang menghambat Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi.

Kepala negara menyampaikan hal tersebut dari menyaksikan langsung penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun.

Prabowo mengatakan Satgas PKH telah bekerja keras di medan-medan yang sulit untuk memverifikaai dan menginvestigasi kawasan hutan. Tetapi di lapangan, terngata korporasi-korporasi yang melakukan pelanggaran melakukan perlawanan.

"Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidikan, menghambat investigasi," kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini di tempat yang jauh," katanya menambahkan.

Prabowo menegaskan tempat yang jauh yang dimaksud bahkan tidak terjangkau oleh media dan kemera, dan influencer.

"Tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya," kata Prabowo.

"Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara kesatuan Republik Indonesia karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia," sambung Prabowo.

Sementara itu mengenai penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara, Prabowo merasa terhormat diundang langsung.

Baca Juga: Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan

"Suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar Rp 6,6 triliun lebih, dari hasil kerja keras dari Satgas Panertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5," tutur Prabowo.

"Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektare lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar kebutuhan," sambung Prabowo.