Sama-sama 'Somali' Beda Nasib: Di Mana Letak Somaliland dan Apa Bedanya dengan Somalia?

Keduanya memutuskan untuk bersatu pada tahun 1960 untuk membentuk Republik Somalia. Namun, penyatuan ini sejak awal sudah penuh masalah.

Dikutip dari Council on Foreign Relations, banyak penduduk Somaliland yang menolak sentralisasi kekuasaan yang berpusat di Mogadishu, ibu kota Somalia di selatan.

Ketidakpuasan ini memuncak pada tahun 1980-an dengan munculnya kelompok pemberontak, Gerakan Nasional Somalia (SNM), yang menentang rezim militer Presiden Siad Barre.

Pada Januari 1991, SNM dan kelompok pemberontak lainnya menggulingkan Barre, yang pasukannya telah membunuh puluhan ribu warga Somaliland dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur wilayah tersebut.

Setelah Barre tumbang, SNM menolak mengakui pemerintahan sementara di Mogadishu. Pada Mei 1991, mereka mendeklarasikan kemerdekaan Somaliland.

Butuh waktu satu dekade bagi mereka untuk merumuskan konstitusi baru, yang akhirnya disetujui melalui referendum pada tahun 2001, menandai transisi menuju demokrasi multipartai.

Meski prosesnya berjalan damai, tak ada satu pun negara di dunia yang mengakuinya hingga langkah Israel baru-baru ini. Kondisi di Somaliland pun sering disebut bak langit dan bumi jika dibandingkan dengan Somalia yang terus dilanda kekacauan, perang saudara, dan terorisme selama puluhan tahun.

Ekonomi Terseok dan Reaksi Dunia

Tanpa pengakuan internasional, peluang perdagangan dan investasi luar negeri sangat terbatas, menghambat kemampuan pemerintah untuk melayani warganya.

Baca Juga: Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Tokoh Kunci ISIS, Siapa?

Perekonomian Somaliland banyak bergantung pada kiriman uang dari warganya di luar negeri, dengan ekspor utama berupa ternak ke negara-negara Teluk.

PDB per kapitanya hanya sekitar 1.500 dollar AS, salah satu yang terendah di dunia, meskipun masih hampir tiga kali lipat lebih tinggi daripada Somalia.

Negara Arab Murka

Langkah Israel mengakui Somaliland langsung menuai kecaman keras. Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) pada Jumat (26/12), kompak mengecamnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan Somalia.

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebutnya sebagai "pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan pelanggaran mencolok terhadap prinsip persatuan dan kedaulatan negara."

"Setiap upaya untuk memaksakan pengakuan sepihak merupakan campur tangan yang tidak dapat diterima dalam urusan internal Somalia dan menetapkan preseden berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas regional dan internasional," dia memperingatkan.