Soal Adanya Pengibaran Bendera GAM, PDIP Beri Pesan: Jangan Campuradukkan Politik dalam Bencana

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan respons soal sempat adanya bentrokan antara warga yang mengibarkan bendera GAM atau Gerakan Aceh Merdeka sebagai bentuk protes penanganan bencana dengan personel TNI di Aceh Utara. 

Hasto menegaskan bahwa dalam situasi bencana, nilai kemanusiaan harus berada di atas kepentingan politik apa pun.

Ia menyampaikan bahwa penderitaan rakyat akibat bencana seharusnya menjadi pemersatu bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama memberikan bantuan.

“Ya semua sebenarnya dengan kemanusiaan ini, dengan rakyat yang menjadi korban, kita disatukan. Maka jangan masukkan hal-hal yang sifatnya politis,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, tim relawan Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP yang berada di lapangan telah memahami kondisi psikologis dan kebutuhan masyarakat Aceh. 

Ia menekankan pentingnya empati nasional terhadap wilayah yang sedang tertimpa musibah.

“Apa yang terjadi di Aceh itu tim relawan Baguna PDI Perjuangan betul-betul bisa merasakan kebutuhan itu. Mereka kemudian banyak mengekspresikan dengan berbagai cara. Kuncinya adalah mari kita bersama-sama, luka di Aceh adalah luka seluruh warga bangsa Indonesia,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasto mendorong percepatan bantuan tidak hanya untuk Aceh, tetapi juga wilayah lain di Sumatra yang terdampak bencana. 

Ia memastikan bahwa pemerintah pusat terus berupaya melalui kebijakan anggaran untuk memulihkan kondisi wilayah tersebut.

Baca Juga: Kapuspen TNI: Pembubaran Massa di Aceh Persuasif dan Sesuai Hukum

“Maka mari kita segera bantu, kita bantu Sumatera Barat, kita bantu Sumatera Utara tanpa pernah membeda-bedakan. Nah gerak kemanusiaan inilah sikap tegas juga dari pemerintah untuk membantu rakyat pemulihan bencana,” tegasnya.

Hasto juga menyoroti pentingnya program pemulihan (recovery) fisik, terutama hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia meminta agar proses ini mendapat prioritas utama dalam politik anggaran pemerintah.

“Dan setidak-tidaknya dari sisi politik anggaran, pemerintah pusat juga telah mendorong adanya kebijakan-kebijakan khusus untuk segera dimulai suatu program recovery, termasuk membangun rumah-rumah rakyat. Ini yang harus kita percepat,” pungkasnya.