Menteri HAM Minta Polisi Usut Tuntas Teror Terhadap Aktivis Pengkritik Bencana Sumatra

Suara.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas serangkaian dugaan teror yang menimpa sejumlah aktivis dan influencer. Peristiwa ini terjadi setelah mereka aktif menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Pigai menegaskan, setiap laporan dugaan teror harus diproses secara serius melalui mekanisme hukum untuk mengungkap motif dan pelakunya.

“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).

Pigai menyatakan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak langsung diarahkan dengan tuduhan tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurutnya, negara tidak bisa serta-merta disebut sebagai pelaku tanpa adanya bukti dan proses hukum.

"Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas," ujarnya.

Sebagai Menteri HAM, ia menegaskan negara berkewajiban melindungi kebebasan berpendapat sekaligus menjamin penegakan hukum yang adil.

Rentetan Aksi Teror

Permintaan ini muncul di tengah rentetan dugaan teror yang kembali menyasar masyarakat sipil. Beberapa kasus yang menonjol antara lain:

Baca Juga: Dituduh Dalangi Teror, Firdaus Oiwobo Polisikan DJ Donny terkait Pencemaran Nama Baik

• DJ Donny: Musisi asal Aceh ini mengalami teror berupa kiriman bangkai ayam dan pelemparan bom molotov ke rumahnya.
• Iqbal Damanik: Aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia ini juga menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman.
• Zainal Arifin Mochtar: Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai anggota kepolisian.

Rentetan peristiwa tersebut telah memicu kekhawatiran mendalam terkait keselamatan masyarakat sipil yang aktif menyuarakan kritik di ruang publik.