Pemulihan Ekonomi Pasca-Bencana Sumatra, Cak Imin Dorong Aceh Bangkit Lewat Kopi Gayo

Suara.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra tidak cukup berhenti pada perbaikan fisik.

Pemerintah, kata Cak Imin, akan mendorong pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tetap produktif, baik dari sisi pendapatan maupun inovasi.

Hal itu disampaikan Muhaimin, atau Cak Imin, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) pembahasan pemulihan pascabencana di Sumatra, yang melibatkan Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Langkah-langkah pemberdayaan itu agar masyarakat terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi dan kreativitas untuk terus maju,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ia mencontohkan sektor kopi di Aceh, khususnya kopi Gayo di Bener Meriah, sebagai salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pemulihan ekonomi pascabencana.

Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi lahan harus berjalan seiring dengan inovasi agar produktivitas bisa kembali pulih.

“Produksi kopi misalnya di Bener Meriah, ada Gayo. Ini mari kita bangkit bersama dengan memulai rehabilitasi dan rekonstruksi lahan, diikuti inovasi dan kreativitas kita untuk membuat tingkat produktivitas kembali pulih,” ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Cak Imin menyebut pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana. Pokja ini akan mengoordinasikan program lintas kementerian agar pemulihan ekonomi di wilayah terdampak berjalan serempak.

“Kami bersama-sama Menteri Sosial, Menteri UMKM, Menteri P2MI, Menteri Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi akan mendorong semua program yang kita miliki,” kata dia.

Baca Juga: Begini Respons Cak Imin Soal Kelakar Prabowo 'PKB Harus Diawasi'

Langkah bersama ini, lanjutnya, ditujukan agar Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dapat segera pulih dan bangkit secara ekonomi, terutama melalui penguatan sektor-sektor produktif masyarakat.

Ia menambahkan, kerja-kerja pemulihan telah dimulai sejak fase tanggap darurat berakhir. Di Sumatra Barat, status tanggap darurat ditetapkan pada 9 Desember dan kini telah memasuki fase pemulihan dan rehabilitasi.

“Yang sudah kami lakukan sampai hari ini adalah pendataan-pendataan. Tentu pendataannya belum sempurna,” ujar Cak Imin.

Ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, khususnya terkait pendataan aset serta pemulihan dan rehabilitasi aset masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, akan terus mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi pendataan tersebut agar program pemberdayaan bisa berjalan lebih tepat sasaran.

“Masih banyak pendataan aset, recovery dan rehabilitasi aset yang akan terus kita dorong melalui pemerintah daerah agar semakin produktif,” ucapnya.