- Pandji Pragiwaksono kritik politik dan hukum Indonesia dalam lawakan 'Mens Rea'.
- Ia sindir budaya pilih pemimpin artis, politik gimmick, dan lemahnya oposisi.
- Pandji juga soroti fenomena "No Viral, No Justice" dalam penegakan hukum.
Suara.com - Pertunjukan komedi spesial Pandji Pragiwaksono, 'Mens Rea', kembali menjadi perbincangan hangat setelah tayang tanpa sensor di Netflix. Dikenal dengan gayanya yang brutal, Pandji mengangkat berbagai isu politik dan sosial sensitif di Indonesia.
Berikut adalah lima poin sindiran tajamnya yang menuai sorotan:
1. Kultur Politik Jawa Barat: Pilih Pemimpin Berdasarkan Popularitas
Pandji menyentil budaya politik di Jawa Barat yang dinilainya cenderung memilih pemimpin berdasarkan popularitas sebagai artis, bukan kapasitas. Ia mencontohkan Dedi Mulyadi (artis YouTube), Deddy Mizwar (film), hingga Dede Yusuf (TV), dan menyebut ketenaran tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan.
2. Gimmick Mengalahkan Substansi
Pandji mengkritik merosotnya kualitas debat politik di Indonesia yang kini lebih menekankan pencitraan dan gimmick ketimbang gagasan. Ia menyinggung Presiden Jokowi terkait isu politik dinasti, Presiden Prabowo atas kontras citra "gemoy" dengan latar belakang militernya, serta menilai kinerja Wakil Presiden Gibran belum optimal.
3. Krisis Perumahan: Rumah Jadi Investasi, Bukan Kebutuhan
Menanggapi perdebatan antargenerasi soal sulitnya memiliki rumah, Pandji menyoroti praktik di mana rumah dan tanah dijadikan instrumen investasi oleh kelompok menengah ke atas. Hal ini menyebabkan harga melambung tinggi dan sulit dijangkau oleh generasi muda. Ia mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga properti komersial.
4. Koalisi Gemuk Lemahkan Demokrasi
Baca Juga: Legislator DPR Bela Pandji: Kritik Komedi Itu Wajar, Tak Perlu Sedikit-sedikit Lapor Polisi
Pandji mengkritik kondisi politik pasca-Pilpres 2024, di mana hampir seluruh partai politik bergabung ke dalam pemerintahan. Menurutnya, minimnya oposisi telah melemahkan fungsi kontrol (check and balances) dan berisiko membuat pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang kuat.
5. Fenomena 'No Viral, No Justice'
Sindiran paling pedas ditujukan pada bobroknya sistem hukum di Indonesia.
Pandji menyoroti fenomena di mana keadilan seringkali baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral di media sosial. Ia menilai hal ini menunjukkan lemahnya sistem hukum formal dan merosotnya kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.
"Berharap kepada siapa? Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau memaafkan koruptor, wakil presiden kita… Gibran,” pungkas Pandji dalam pertunjukannya.
__________________________
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional