Survei: Mayoritas Publik Optimistis Reformasi Budaya Polri Terjadi di Tahun 2026

Suara.com - Hasil survei terbaru lembaga Rumah Politik Indonesia (RPI) menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia optimistis reformasi dan transformasi budaya Polri akan terwujud pada tahun 2026.

Optimisme ini dinilai sejalan dengan model kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui agenda PRESIS (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), yang menempatkan transformasi budaya organisasi sebagai fondasi utama pembaruan Polri.

Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif RPI, Fernando Emas, dalam peluncuran hasil survei bertajuk “Survei Nasional Optimisme Publik terhadap Transformasi Budaya Polri” di Jakarta.

“Berdasarkan hasil survei terbaru yang kami lakukan, mayoritas publik mengaku optimis transformasi budaya Polri akan terjadi di tahun 2026. Pandangan dan pengalaman masyarakat sebagai penerima langsung layanan kepolisian menjadi indikator penting untuk menilai apakah perubahan budaya itu benar-benar dirasakan, diterima, dan berkelanjutan,” ujar Fernando.

Berdasarkan data RPI, sebanyak 76,2 persen responden menyatakan optimistis, baik cukup optimistis, optimistis, maupun sangat optimistis terhadap terwujudnya transformasi Polri pada 2026.

Sementara itu, 19,9 persen responden mengaku kurang optimistis, dan 3,9 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini juga mencatat optimisme publik terhadap keberanian Polri melakukan koreksi internal. Sekitar 67,8 persen responden menyatakan optimis Polri berani membenahi internal institusi pada 2026.

Adapun 22,2 persen responden menyebut kurang optimistis, dan 10 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Selain itu, RPI menemukan sejumlah indikator positif lain.

Baca Juga: Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi

Sebanyak 72,2 persen publik optimistis akan terjadi pergeseran signifikan dari budaya militeristik menuju civilian policing di tubuh Polri.

Lalu, 69,2 persen responden menilai Polri akan semakin berorientasi pada pelayanan publik, bukan kekuasaan.

Sebanyak 75,9 persen publik optimistis kepemimpinan Polri mampu menjadi teladan dan role model, serta 65,6 persen meyakini Polri akan lebih responsif dalam menangani kejahatan siber, transnasional, dan kejahatan modern.

Optimisme juga terlihat pada penguatan community policing. Menurut Fernando, sebanyak 73,1 persen responden optimistis Polri mampu memperkuat pendekatan kepolisian berbasis komunitas pada 2026

Sementara 17,5 persen responden mengaku kurang optimistis, dan 9,4 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Fernando menjelaskan, optimisme publik didorong oleh konsistensi Polri dalam menjalankan agenda transformasi.

Salah satunya melalui pembentukan Tim Transformasi Polri oleh Kapolri. Selain itu, publik menilai Polri menunjukkan keberanian dalam melakukan koreksi internal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran.

“Transparansi tata kelola, penertiban internal, serta modernisasi pelayanan menjadi perhatian utama responden ketika melihat keseriusan Polri melakukan transformasi,” jelas Fernando.

Meski demikian, ia menekankan masih ada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Menurutnya, Polri perlu meningkatkan kepastian dan kejelasan waktu penanganan perkara agar kepercayaan dan optimisme publik semakin menguat.

“Perbaikan dalam penerapan hukum, khususnya terkait waktu penanganan perkara, penting dilakukan agar masyarakat semakin percaya terhadap proses transformasi Polri,” pungkasnya.

Survei RPI ini dilaksanakan pada 2–9 Januari 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia di atas 17 tahun yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia.

Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.