- Presiden Prabowo akui adanya "permainan tidak sehat" di internal Pertamina.
- Ia tunjuk Dirut baru dengan mandat tegas untuk melakukan bersih-bersih korupsi.
- Dirut baru diberi wewenang luas untuk memecat siapa pun yang bermasalah.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui adanya 'permainan tidak sehat' di internal PT Pertamina (Persero) dan sektor ESDM. Ia menegaskan tidak akan menoleransi praktik tersebut dan telah memberikan mandat penuh kepada direksi baru untuk melakukan bersih-bersih.
Pernyataan keras ini disampaikan Presiden saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Akui Adanya 'Permainan'
Prabowo menyayangkan, sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500 dengan nilai mencapai 100 miliar dolar, Pertamina justru menjadi ladang permainan segelintir pihak.
"Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan, rakyat pun merasa bahwa terjadi management, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina, dan di pengaturan ESDM kita," kata Prabowo.
Ia menyoroti adanya pihak-pihak serakah yang sengaja mengatur agar Indonesia terus melakukan impor minyak demi meraup keuntungan pribadi.
"Ada pihak-pihak, orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar, dia manipulasi harga, dan dia kutip sehingga ada segelintir orang yang kaya di atas penderitaan rakyat," kata Prabowo.
Perintah Bersih-bersih
Sebagai langkah konkret, Prabowo menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina dengan tugas utama memberantas korupsi.
Baca Juga: Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
"Saya angkat saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak muda dan saya beri tugas, jangan korupsi! Jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini!" tegas Prabowo di hadapan Simon yang turut hadir.
Prabowo memberikan wewenang seluas-luasnya kepada direksi baru untuk menyingkirkan siapa pun yang dinilai tidak bekerja dengan baik atau berintegritas.
"Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh. Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat! Jangan ragu-ragu! Demi bangsa dan rakyat, harus tegas," kata Prabowo.
Ia menutup pesannya dengan menekankan pentingnya manajemen yang amanah untuk mengelola kekayaan bangsa demi kemakmuran rakyat.
"Mari kita hasilkan untuk rakyat kita, pemerintahan yang bersih," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
MAKI Laporkan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Senilai Rp32 Miliar ke KPK
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi