- DPR desak pemerintah fungsikan segera gedung IKN yang sudah jadi.
- Pembangunan baru diminta ditunda karena keterbatasan anggaran negara.
- Tujuannya agar anggaran tidak habis untuk biaya perawatan gedung kosong.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sambil menilai wajar adanya catatan perbaikan desain, Deddy memberikan dua masukan krusial: segera fungsikan infrastruktur yang sudah jadi dan tunda pembangunan baru.
Deddy menekankan agar infrastruktur yang telah rampung segera difungsikan secara maksimal. Hal ini penting agar anggaran negara tidak habis hanya untuk biaya perawatan gedung yang kosong.
"Menurut saya memang tidak ada salahnya jika ada perbaikan dan penyempurnaan. Kalau bisa segera difungsikan kan bagus, sehingga uang rakyat tidak habis triliunan hanya untuk pemeliharaan setiap tahun," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Sebagai langkah konkret, ia menyarankan agar Presiden Prabowo mulai menugaskan pejabat tinggi, seperti Wakil Presiden beserta jajaran menteri koordinator tertentu, untuk berkantor secara rutin di IKN.
"Saran saya sih yang sudah selesai agar segera dipakai. Misalnya dengan menugaskan Wapres bersama jajaran Menko tertentu dan kementeriannya berkantor secara rutin di sana," lanjutnya.
Tunda Pembangunan Baru
Di sisi lain, Deddy mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu ambisius mengejar pembangunan gedung-gedung baru dalam waktu dekat, mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas dan masih banyaknya kebutuhan mendesak di daerah lain.
Menurutnya, pemerintah harus berempati pada kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
Baca Juga: Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
"Untuk pembangunan baru saya kira tidak perlu diburu-buru mengingat keterbatasan keuangan negara saat ini. Kan tidak adil kalau IKN dikebut sementara rakyat di daerah bencana dan pemerintah daerah memerlukan anggaran," tuturnya.
Masukan ini disampaikan sebagai respons atas kunjungan perdana Presiden Prabowo, di mana menurut Mensesneg, Presiden memberikan arahan untuk perbaikan desain serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
-
KPK Ungkap Istilah Uang Hangus dalam Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR
-
Sebut Pelaporan Pandji Salah Sasaran, Mahfud MD: Dia Menghibur, Bukan Menghasut!