- DPR desak pemerintah fungsikan segera gedung IKN yang sudah jadi.
- Pembangunan baru diminta ditunda karena keterbatasan anggaran negara.
- Tujuannya agar anggaran tidak habis untuk biaya perawatan gedung kosong.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menanggapi kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sambil menilai wajar adanya catatan perbaikan desain, Deddy memberikan dua masukan krusial: segera fungsikan infrastruktur yang sudah jadi dan tunda pembangunan baru.
Deddy menekankan agar infrastruktur yang telah rampung segera difungsikan secara maksimal. Hal ini penting agar anggaran negara tidak habis hanya untuk biaya perawatan gedung yang kosong.
"Menurut saya memang tidak ada salahnya jika ada perbaikan dan penyempurnaan. Kalau bisa segera difungsikan kan bagus, sehingga uang rakyat tidak habis triliunan hanya untuk pemeliharaan setiap tahun," ujar Deddy saat dihubungi Suara.com, Rabu (14/1/2026).
Sebagai langkah konkret, ia menyarankan agar Presiden Prabowo mulai menugaskan pejabat tinggi, seperti Wakil Presiden beserta jajaran menteri koordinator tertentu, untuk berkantor secara rutin di IKN.
"Saran saya sih yang sudah selesai agar segera dipakai. Misalnya dengan menugaskan Wapres bersama jajaran Menko tertentu dan kementeriannya berkantor secara rutin di sana," lanjutnya.
Tunda Pembangunan Baru
Di sisi lain, Deddy mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu ambisius mengejar pembangunan gedung-gedung baru dalam waktu dekat, mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas dan masih banyaknya kebutuhan mendesak di daerah lain.
Menurutnya, pemerintah harus berempati pada kondisi masyarakat yang sedang tertimpa bencana.
Baca Juga: Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang
"Untuk pembangunan baru saya kira tidak perlu diburu-buru mengingat keterbatasan keuangan negara saat ini. Kan tidak adil kalau IKN dikebut sementara rakyat di daerah bencana dan pemerintah daerah memerlukan anggaran," tuturnya.
Masukan ini disampaikan sebagai respons atas kunjungan perdana Presiden Prabowo, di mana menurut Mensesneg, Presiden memberikan arahan untuk perbaikan desain serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Warga Terkaya Tercatat Penerima JKN Bersubsidi, Menkes Janji Benahi Data
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia