- Direktur CELIOS, Zulfikar Rakhmat, mengkritik keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Donald Trump.
- Zulfikar menilai peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian tidak akan signifikan dan terbatas dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
- Keputusan bergabung dinilai menunjukkan Prabowo lebih mementingkan citra dan kekuasaan daripada isu pembebasan Palestina.
Suara.com - Direktur Desk China-Indonesia dan Desk Indonesia-Middle East and North Africa (MENA) di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, mengkritik bergabungnya Indonesia di Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian.
Termasuk soal alasan Indonesia ikut serta di Dewan Perdamaian dalam rangka mencapai kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
Menurut Zulfikar, keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak akan membantu terhadap upaya-upaya mewujudlan kemerdekaan bagi Palestina.
Ia memprediksi peran Indonesia di Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai tidak akan leluasa dan signifikan dalam upaya perdamaian di Palestina.
"Peran Indonesia akan terbatas," kata Zulfikar kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).
Lebih jauh, Zulfikar menyampaikan pandangannya perihal langkah Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian. Pandangan tersebut ditulis dan dimuat sebagai opini di Middle East Monitor (MEMO).
Zulfikar mengizinkan Suara.com mengutip pandangannya terhadap bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian, sebagaimana yang ia tulis dalam Opini di MEMO.
Dalam opininya, Zulfikar menilai Prabowo tidak peduli dengan Palestina, menyusul sikapnya memilih bergabung di Dewan Perdamaian.
Menurut Zulfikar keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian bukan untuk pembebasan, bukan juga untuk keadilan, serta bukan untuk mengakhiri pendudukan atau membongkar apartheid.
Baca Juga: Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Zulfikar menilai kebijakan Prabowo memutuskan Indonesia gabung Dewan Perdamaian justru mengesankan Prabowo yang memedulikan kekuasaan, prestise, dan citranya sendiri di panggung dunia. Ia memandang kesan itu yang menjadi inti dari kebijakan luar negeri Prabowo.
Keputusan ikut serta di dalan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump, menurut Zulfikar adalah bukti yang mencolok.
"Ini bukanlah langkah netral atau teknis. Ini adalah penyelarasan dengan pandangan dunia yang memperlakukan nyawa Palestina sebagai sesuatu yang dapat dikorbankan dan supremasi Israel sebagai sesuatu yang tak tersentuh," kata Zulfikar.
Menurut Zulfikar Dewan Perdamaian justru dibentuk bukan untuk mencari keadilan. Ia berujar Dewan Perdamaian untuk mencari ketenangan tanpa pertanggungjawaban, perdamaian tanpa kebebasan, serta normalisasi tanpa konsekuensi.
Zulfikar menyoroti sejumlah pernyataan Prabowo yang ia nilai hanya berbicara tentang perdamaian tanpa pernah menyebut kependudukan Israel. Ia menyoroti sekaligus pernyataan Prabowo yang menekankan keamanan di Israel. menurutnya pernyataan tersebut menandakan bahwa prioritas penjajah lebih penting daripada hak-hak yang dijajah.
Usulan mengenai solusi dua negara juga tidak lepas dari sorotan. Menurutnya pernyataan terkait solusi dua negara merupakan cara untuk menunjukkan keprihatinan tanpa menuntut tindakan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini
-
Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif