Di Balik Duka Longsor Bandung Barat, Adakah Dosa Pembangunan yang Diabaikan Pemerintah?

Suara.com - Operasi pencarian dan pertolongan di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus berjalan tanpa henti. Sembilan ekskavator dan 800 personel gabungan berjibaku dengan lumpur pada hari keempat pencarian, Selasa (27/1/2026), berusaha menemukan korban yang masih tertimbun.

HINGGA kini, tim Disaster Victim Identification (DVI) telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah, sementara 18 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Di sisi lain, 685 jiwa terpaksa mengungsi di dua titik posko darurat, meninggalkan rumah mereka yang kini terkubur tanah.

Di balik duka ini, satu pertanyaan besar menggema; apa yang sebenarnya memicu longsor sedahsyat ini?

"Ini terjadi lagi bencana di Cisarua, Pak. Cisarua ini mengejutkan kita seperti petir di siang bolong juga ini Pak," ucap Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja bersama Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di Senayan beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu menggambarkan betapa mendadaknya bencana yang menimbun lebih dari 30 hektar lahan ini. Lasarus bahkan memperkirakan jumlah korban bisa melebihi 100 orang, termasuk para prajurit TNI yang tengah berlatih di lokasi saat kejadian.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, mengonfirmasi bahwa 23 prajuritnya yang sedang menjalani latihan pra-tugas untuk pengamanan perbatasan RI-PNG turut menjadi korban. Hingga kini, baru empat jenazah yang berhasil ditemukan.

Menurut Ali, longsor dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur Cisarua selama hampir dua malam berturut-turut. Proses evakuasi pun terkendala medan yang sulit dan cuaca yang tak menentu. Untuk mempermudah operasi, BMKG bahkan melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah Jawa Barat.

Peringatan yang Telah Diberikan

Sebenarnya, peringatan akan potensi bencana telah diberikan jauh-jauh hari. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota sejak Oktober 2025, berdasarkan prediksi curah hujan tinggi dari BMKG. Status ini berlaku hingga April 2026, mencakup wilayah Bandung Barat. Namun, peringatan itu tak mampu mencegah tragedi 'petir di siang bolong' di Cisarua.

Baca Juga: Banjir dan Longsor Berulang, Auriga Ungkap Deforestasi 'Legal' Jadi Biang Kerok

Namun, benarkah longsor ini murni karena faktor alam? Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat punya pandangan lain.

Menurut Abi dari Tim Desk Disaster Walhi Jabar, hujan lebat hanyalah pemicu. Akar masalahnya jauh lebih dalam: degradasi lahan dan perubahan bentang alam di Kawasan Bandung Utara atau KBU.

Walhi mencatat, sekitar 38 ribu hektar lahan di KBU tidak lagi sesuai peruntukannya.

"Yang seharusnya dijadikan sebagai kawasan resapan air dan kawasan konservasi, akan tetapi kawasan ini malah dijadikan sebagai tempat wisata, pembangunan properti dan lahan-lahan pertanian monokultur yang akhirnya memicu run-off dan terjadi longsor," kata Abi kepada Suara.com, Selasa (27/1/2026).

Ancaman Bencana yang Masih Mengintai

Lebih mengkhawatirkan lagi, Abi menegaskan bahwa ancaman bencana serupa masih akan terus mengintai Cisarua dan wilayah KBU lainnya selama belum ada perubahan fundamental dalam tata kelola kawasan.

"Untuk ancaman longsor dan banjir bandang di KBU ini bisa dikatakan adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi ya, mengingat dari pemerintah daerah sendiri belum ada keseriusan yang benar-benar menyeluruh dalam membahas mengenai Kawasan Bandung Utara ini," kata Abi.

Menanggapi tragedi ini, Walhi Jabar menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan audit lingkungan dan moratorium terhadap seluruh izin di KBU.

"Dan Walhi juga menuntut untuk segera adanya penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang terjadi di Bandung Utara yang mengancam terhadap keselamatan warga masyarakat," tegas Abi.