- Siswa SD berinisial YBS di Ngada, NTT, diduga bunuh diri karena keluarga tidak mampu membeli buku dan alat tulis.
- Anggota Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen mengusut tuntas tragedi pendidikan nasional ini pada Selasa (3/2/2026).
- Perlu investigasi apakah bantuan pendidikan APBN tepat sasaran dan sekolah harus deteksi dini kondisi sosial siswa.
Suara.com - Mendung tengah menaungi dunia pendidikan Indonesia, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa sekolah dasar berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
CATATAN REDAKSI: Hidup seringkali sangat sulit dan membuat stres, tetapi bunuh diri tidak pernah menjadi jawabannya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit dan berkecenderungan bunuh diri, sila hubungi HOTLINE Telepon Darurat 119 ext. 8 atau WA +62 813-8007-3120 untuk konsultasi ringan dan curhat.
Peristiwa tragis ini diduga dipicu oleh rasa depresi korban lantaran keluarga tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan alat tulis.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengusut tuntas latar belakang kasus tersebut.
Ia menegaskan bahwa kejadian ini merupakan tamparan keras bagi sistem pendidikan nasional.
"Kami sangat prihatin. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa masih ada anak-anak kita yang tidak mendapatkan kebutuhan belajar paling mendasar. Ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa kecuali,” ujar Habib di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Berdasarkan laporan yang diterima, peristiwa itu bermula saat korban meminta perlengkapan sekolah kepada ibunya, namun keterbatasan ekonomi keluarga membuat permintaan itu belum bisa dipenuhi.
Habib menilai hal ini adalah potret buram yang menunjukkan adanya celah besar dalam pemerataan sarana pendidikan, terutama bagi keluarga kurang mampu di pelosok.
Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran pendidikan dalam APBN yang seharusnya mampu menjamin kebutuhan dasar setiap siswa.
Baca Juga: 'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
“Karena sepengetahuan kami anggaran pendidikan dari APBN itu besar, harusnya kebutuhan dasar pendidikan dasar pendidikan seperti buku dan alat tulis bisa terpenuhi,” katanya.
Ia pun mendesak adanya investigasi menyeluruh untuk memeriksa apakah bantuan pendidikan selama ini sudah tersalurkan dengan tepat sasaran di wilayah tersebut.
Menurutnya, pihak sekolah dan pemerintah daerah harus memiliki mekanisme deteksi dini terhadap kondisi ekonomi dan psikososial siswa.
"Pengusutan ini penting agar negara tidak abai. Kita perlu memastikan apakah bantuan pendidikan sudah tepat sasaran dan apakah ada pendampingan bagi anak-anak yang mengalami tekanan berat akibat kemiskinan,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Habib meminta pemerintah melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kondisi ekonomi siswa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menekankan pentingnya peran guru dan sekolah dalam memantau kondisi mental peserta didik agar masalah kemiskinan tidak berujung pada tragedi kemanusiaan.
"Jangan sampai kita kehilangan generasi hanya karena kemiskinan dan kelalaian sistem. Sekolah harus lebih peka dan responsif terhadap kondisi sosial muridnya agar tragedi serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Review Buku How to Master Your Habits: Panduan Praktis Kehidupan dari Ustaz Felix Siauw
-
Novel 14 Days Isabella: Seni Mencintai Diri di Tengah Keluarga yang Retak
-
Review Novel O Eka Kurniawan: Satir Pedas Tentang Monyet Berambisi Jadi Manusia
-
Membedah Makna Damai di Buku Seneca Filsafat Hidup Bahagia
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat