- KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, terkait dugaan korupsi restitusi PPN perkebunan.
- Penangkapan ini diduga mengungkap praktik kongkalikong antara oknum pajak dan pihak swasta terkait pencairan restitusi.
- OTT ini merupakan kali kedua KPK menyasar pejabat pajak pada tahun 2026, menegaskan kerawanan korupsi di sektor tersebut.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat geger dengan melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Kali ini, giliran Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, yang berhasil diciduk tim penyidik.
KPK mengonfirmasi bahwa operasi senyap ini berkaitan langsung dengan dugaan praktik kotor dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau yang lebih dikenal sebagai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya di sektor perkebunan yang subur di wilayah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan keterangan resmi yang menguatkan dugaan adanya permainan culas di balik meja otoritas pajak.
"Ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Modus 'Main Mata' Restitusi PPN Terbongkar
Dalam penjelasannya, KPK mensinyalir adanya sebuah kongkalikong atau pengaturan sistematis untuk memanipulasi proses restitusi PPN.
Praktik ini diduga kuat melibatkan oknum pejabat pajak yang 'bermain mata' dengan pihak swasta untuk memuluskan pencairan dana restitusi dengan imbalan sejumlah uang.
Restitusi PPN sejatinya adalah hak bagi wajib pajak (perusahaan) untuk meminta kembali kelebihan pajak yang telah mereka setorkan ke negara.
Baca Juga: KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
Namun, celah inilah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mereka bisa mempercepat proses, menyetujui klaim yang tidak seharusnya, atau bahkan 'mengamankan' audit pajak dengan 'uang pelicin'.
"Kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin," kata Budi Prasetyo sebagaimana dilansir Antara.
Dalam operasi yang berlangsung pada Selasa siang itu, KPK tidak hanya mengamankan Mulyono. Tim juga menangkap seorang aparatur sipil negara (ASN) lain di lingkungan KPP Madya Banjarmasin serta satu orang dari pihak swasta yang diduga sebagai penyuap.
Sektor Pajak Kembali Jadi Sorotan
OTT di Banjarmasin ini seolah menjadi penegasan bahwa sektor perpajakan masih menjadi salah satu area paling rawan korupsi di Indonesia.
Penangkapan ini merupakan OTT keempat yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026, dan menjadi kali kedua lembaga antirasuah itu secara spesifik menyasar lingkungan kantor pajak.
Berita Terkait
-
KPK OTT Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sekaligus, Purbaya: Saya Dampingi Tapi Tak Intervensi
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Kena OTT KPK
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Pejabat Tinggi Bea Cukai Pusat Diperiksa KPK, Anak Buah Menkeu Purbaya Pasrah
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!