Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka

Suara.com - Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, menilai strategi politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto terbilang unik serta dinamis untuk membela Gaza Palestina, terutama saat memutuskan masuk Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi strategis yang tidak hanya sekadar melanjutkan tradisi "bebas aktif", tetapi melakukan adaptasi radikal yang disebut sebagai "Multi-Alignment".

Menurutnya, perjuangan ini bukan sekadar diplomasi biasa, melainkan amanah ideologis negara.

“Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk hal itu," kata Haris Rusly Moti, Rabu (4/2/2026).

Adaptasi "Bebas Aktif" di Era Multipolar

Haris menjelaskan, strategi multi-alignment atau "penyelarasan ganda" adalah langkah adaptif yang sangat krusial di tengah pergeseran geopolitik global dari unipolar menuju multipolar.

Berbeda dengan era Perang Dingin yang bersifat bipolar, dunia saat ini tidak lagi terjebak pada dikotomi Barat versus Timur saja.

“Untuk mewujudkan target strategis itu, Presiden Prabowo memilih menjalankan kebijakan multi-aligment sebagai adaptasi dari prinsip bebas aktif diatur di dalam UU No 37 tahun 1999. Ini langkah dinamis dan inovatif, tanpa mengorbankan substansi," kata eksponen aktivis Reformasi 98 ini.

Penjelasan UU No. 37/1999 tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan berpihak pada nilai-nilai yang diamanatkan oleh konstitusi.

Baca Juga: Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina

Strategi ini memungkinkan Indonesia untuk bergerak lebih lincah tanpa terbelenggu oleh batasan ideologis masa lalu.

Haris menekankan, dunia saat ini menghadapi fragmentasi geopolitik yang tajam antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Uni Eropa.

Dengan multi-alignment, Indonesia tidak perlu memilih satu sisi, melainkan bisa membangun keselarasan (alignment) dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional dan kemanusiaan.

“Jadi, adaptasi prinsip non-aligment ke strategi multi-aligment pada dasarnya membebaskan diri  dari kendala ideologis warisan perang dingin dan hambatan teologis yang memisahkan satu bangsa dengan bangsa yang lain. Terkadang halusinasi situasi perang dinging menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri," terang Haris.

Menyeimbangkan Kekuatan: Antara BRICS dan Board of Peace

Salah satu bukti nyata dari penerapan strategi ini adalah keberanian Indonesia menjalin kerja sama dengan blok ekonomi BRICS yang sering dianggap sebagai pesaing utama dominasi Barat.

Namun, di saat yang sama, Presiden Prabowo tetap menjaga akses diplomasi dengan Amerika Serikat melalui inisiatif terbaru di era kepemimpinan Donald Trump.

“Presiden Prabowo menjalankan strategi multi-aligment dengan membangun kesepakatan bersama BRICS, yakni persekutuan negara-negara pesaing Amerika Serikat. PAda saat bersamaan, dia juga meneken kesepakatan dalam Board of Peace bentukan AS," kata dia.

Langkah ini dinilai sebagai jawaban atas situasi dunia yang penuh risiko ketidakpastian.

Menurut kajian 98 Resolution Network, strategi multi-alignment adalah instrumen paling tepat untuk memastikan suara Indonesia didengar di semua meja perundingan.

“Strategi ini sangat tepat. Tujuannya, situasi multipolar menciptakan keseimbangan dan stabilitas, tapi kenyataannya justru melahirkan polarisasi dan fragmentasi geopolitik yang sangat tajam. Saat ini, dunia terjebak dalam polrasi antara negara-negara adidaya seperti AS, Rusia, China, dan Uni Eropa. Jadi, Indonesia memberikan jawaban terhadap situasi ini dengan multi-aligment”, urai Haris.

Solusi Dua Negara dan Koeksistensi Damai

Tujuan akhir dari diplomasi tingkat tinggi ini adalah terwujudnya kemerdekaan Palestina melalui kerangka kerja yang rasional.

Prabowo secara konsisten menawarkan konsep "Two-State Solution" atau Solusi Dua Negara yang didasarkan pada prinsip hidup berdampingan.

“Soal perjuangan bangsa Palestina serta konflik Gaza, Presiden Prabowo tak hanya mengandalkan Board of Peace. Dengan strategi multi-aligment, kita bisa merangkul negara-negara Eropa seperti Prancis yang sama-sama konsisten membela Palestina," kata dia.

Sama halnya dengan negara-negara anggota BRICS seperti Rusia, China, Brasil, dan lainnya, yang juga memerjuangkan kemerdekaan Palestina.

Haris menambahkan, visi Presiden Prabowo adalah menciptakan "koeksistensi damai", di mana Palestina dan Israel dapat hidup merdeka tanpa rasa takut.

Menurut Haris, two state solution yang ditawarkan Presiden Prabowo dengan 'koeksistensi damai' adalah pilihan rasional dalam memperjuangkan negara Palestina merdeka dan mengkhiri konflik di Gaza.

Menjawab Kekhawatiran Publik

Meskipun langkah diplomasi ini dianggap cerdas, Haris mengakui adanya kritik dari berbagai kalangan, terutama mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang diinisiasi Donald Trump.

Ada kekhawatiran bahwa Indonesia hanya akan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi kebijakan yang mungkin menguntungkan Israel secara sepihak.

Namun, Haris meyakinkan posisi Indonesia tetap berdaulat dan fleksibel.

“Kami kira kritik soal keterlibatan Indonesia di Board of Peace sudah dijawab oleh Presiden Prabowo, Indonesia setiap saat bisa keluar dari Board of Peace jika menyimpang dari tujuan menciptakan perdamaian di Gaza dan memerdekakan Palestina," tegas Haris yang pernah menjadi Komandan Nasional Relawan TKN Prabowo-Gibran.