- Militer AS tetap menggunakan AI Claude Anthropic pada operasi serangan Iran meskipun ada perintah pemutusan hubungan oleh Trump.
- Konflik Trump dengan Anthropic dipicu penolakan Anthropic atas penggunaan AI untuk kekerasan dan pengawasan militer.
- OpenAI mencapai kesepakatan baru dengan Pentagon, menerapkan batasan ketat pada pengawasan dan sistem senjata otonom.
- Tidak untuk pengawasan domestik massal.
- Tidak untuk mengarahkan sistem senjata otonom.
- Tidak untuk pengambilan keputusan otomatis berisiko tinggi, seperti sistem “social credit”.
Berbeda dengan pendekatan sejumlah laboratorium AI lain yang mungkin melonggarkan keamanan teknis demi kepentingan nasional, OpenAI menyatakan akan tetap mempertahankan kendali penuh atas tumpukan keamanan (safety stack) mereka.
Perbedaan Teknis dan Komitmen Keamanan
OpenAI menjelaskan bahwa model mereka hanya akan dikerahkan melalui sistem cloud, bukan di perangkat edge atau perangkat lapangan langsung. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penggunaan AI dalam senjata mematikan yang beroperasi tanpa kendali manusia.
Kebijakan tersebut disebut selaras dengan Petunjuk DoD 3000.09 yang mensyaratkan verifikasi ketat terhadap sistem senjata otonom.
"Kami yakin militer AS membutuhkan model AI terkuat untuk menghadapi ancaman lawan, namun kami tidak bersedia menghapus pengamanan teknis utama," tulis OpenAI dalam pernyataan resminya, dikutip Senin (2/3/2026).
OpenAI juga meminta pemerintah tetap berupaya menyelesaikan perselisihan dengan Anthropic. Perusahaan itu menyatakan bahwa mereka telah memperjelas posisi dan Anthropic tidak seharusnya ditetapkan sebagai “supply chain risk”.
Kesepakatan ini juga mencakup penempatan insinyur serta peneliti keamanan OpenAI yang memiliki izin keamanan (cleared personnel) untuk mendampingi pemerintah secara langsung. Langkah tersebut diklaim untuk memastikan penggunaan teknologi AI tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.
Integrasi AI dalam operasi militer AS kini memasuki babak baru. Di tengah konflik geopolitik dan ketegangan politik domestik, pertarungan bukan hanya terjadi di medan perang, tetapi juga dalam perebutan kendali teknologi kecerdasan buatan.
Reporter: Dinda Pramesti K
Baca Juga: 4 Negara yang Berpeluang Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Ada Timnas Indonesia
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas