DPRD DKI Soroti Proyek JSDP: Galian Dibiarkan Dua Tahun, Warga Keluhkan Macet Parah

Suara.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) semestinya membawa faedah, bukan malah membikin warga Jakarta kelimpungan akibat kemacetan lalu lintas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, melontarkan kritik pedas terhadap lambannya pemulihan permukaan jalan pada proyek pengolahan air limbah Jakarta Sewerage Development Project (JSDP).

“JSDP ini proyek besar, tujuannya baik untuk masa depan sanitasi Jakarta. Tapi jangan sampai Proyek Strategis Nasional justru menjadi sumber kemacetan permanen karena lubangnya tidak segera ditutup,” tegas Wibi dalam keterangan tertulis baru-baru ini.

Sorotan tajam legislator Kebon Sirih ini secara spesifik mengarah pada kondisi semrawut akibat galian yang tak kunjung tuntas di kawasan Jembatan Besi.

“Di Jembatan Besi, terutama di jalur busway, itu sudah hampir dua tahun tidak kelar-kelar. Ini bukan lagi kendala teknis biasa. Ini soal pengendalian proyek. Saya bahkan sudah pernah melaporkan hal ini sebelumnya, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas,” ujar Wibi.

Permasalahan pelik ini ditengarai berakar dari sengkarut koordinasi antara pelaksana proyek galian bawah tanah dengan penanggung jawab perbaikan jalan raya.

“Yang gali harus pastikan yang menutup. Tidak boleh ada alasan beda kontraktor, lalu warga yang menanggung macet dan risiko kecelakaan. Jakarta bukan kota galian tanpa akhir,” kata Wibi.

Proyek kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini sejatinya bertujuan untuk merancang sistem pengolahan air limbah domestik terpusat.

“PSN bukan berarti kebal dari evaluasi. Justru karena ini proyek strategis, pengawasan harus lebih ketat. Kita tidak mau proyek jangka panjang yang baik, rusak citranya karena tata kelola yang lemah di lapangan,” ujar Wibi.

Baca Juga: DPRD DKI: Pasar Induk Kramat Jati Jadi 'Lapak' Pembuangan Sampah Ilegal

Merespons lambannya progres pengerjaan di lapangan, DPRD DKI bertekad memanggil dinas terkait demi menuntut linimasa penyelesaian yang transparan.

“Jakarta harus menjadi kota yang tertata. Bukan kota yang dibobok lalu dibiarkan. Warga berhak atas jalan yang aman dan lancar,” tutup Wibi.