Drama Temenggung Bujang Rimbo Kabur dari Pengadilan, Pimpinan Orang Rimba Jambi Akhirnya Menyerah

Hal ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kepastian hukum negara dengan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat pedalaman Jambi.

Lebih lanjut, Sugeng Hariadi menegaskan bahwa meskipun ada latar belakang adat, setiap pelanggaran hukum yang masuk dalam ranah pidana negara tetap harus dipertanggungjawabkan secara formal.

"Siapapun yangg melanggar hukum tetap kita proses dan putusan tersebut dijatuhkan kepada SAD suatu keadilan karena dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Keadilan dalam kasus ini juga merujuk pada adanya kesepakatan damai yang telah tercapai antara pihak terdakwa dengan pihak korban sebelum putusan dibacakan.

Perkara yang menjerat Temenggung Bujang Rimbo ini memang cukup sensitif karena melibatkan anak di bawah umur sebagai korban dalam dugaan tindak kesusilaan.

Di sisi lain, dalam tradisi Suku Anak Dalam, penyelesaian masalah melalui hukum adat seringkali dianggap sudah cukup untuk memulihkan keadaan.

Namun, karena menyangkut perlindungan anak yang diatur secara ketat dalam undang-undang nasional, negara tetap mengambil peran untuk memastikan keadilan bagi korban terpenuhi secara hukum formal.

Sugeng mengatakan dalam putusan itu hakim berpendapat peristiwa ini sangat penting untuk didiskusikan dalam penanganan SAD ke depan.

Fenomena ini menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengevaluasi bagaimana cara terbaik menangani perkara yang melibatkan masyarakat adat agar tidak terjadi resistensi sosial di masa mendatang. Kesadaran hukum nasional perlu terus ditingkatkan tanpa harus menghapus identitas budaya mereka.

Baca Juga: 6 Fakta Dugaan Bank Jambi Dibobol Hacker, Uang Nasabah Dijamin Diganti

Sebagai langkah tindak lanjut, Kejaksaan Tinggi Jambi berencana untuk melakukan pendekatan yang lebih sistematis kepada komunitas Suku Anak Dalam.

"Dan kita ke depan menyosialisasikan mengenai hukum negara dari hukum yang mereka yakini selama ini," ujarnya.

Sosialisasi ini dianggap krusial agar warga SAD memahami batas-batas di mana hukum adat bisa berlaku dan di mana hukum negara harus diutamakan, terutama dalam kasus-kasus pidana berat atau yang melibatkan perlindungan kelompok rentan.

Dalam waktu dekat, pihak Kejati Jambi akan melakukan diskusi bersama Gubernur, Kapolda, dan Danrem mengenai penanganan perkara jika Suku Anak Dalam kembali terjerat hukum.

Koordinasi lintas instansi ini diharapkan dapat melahirkan sebuah protokol atau nota kesepahaman yang jelas mengenai penanganan warga SAD, sehingga insiden pembawaan kabur terdakwa dari lingkungan pengadilan tidak terulang kembali di masa depan.

Fokus utama dari koordinasi ini adalah mencari titik temu antara penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan humanis terhadap masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi tradisi leluhur mereka.