Bagaimana Deforestasi Picu Krisis Air dan Pangan? Ini Temuan KEHATI

Suara.com - Indonesia tengah menghadapi persoalan lingkungan yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan memperparah satu sama lain.

Deforestasi memperburuk krisis air, krisis air melemahkan ketahanan pangan, sementara ekspansi energi dan pangan justru semakin menekan hutan.

Pola ini membentuk apa yang disebut sebagai “lingkaran setan tata kelola alam”—di mana kebijakan di satu sektor justru merusak sektor lain.

Laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 dari Yayasan KEHATI menegaskan bahwa akar masalahnya bukan semata pada kerusakan alam, tetapi pada cara pembangunan dijalankan.

Selama ini, kebijakan hutan, energi, pangan, dan air berjalan sendiri-sendiri, tanpa melihat keterkaitan satu sama lain. Akibatnya, solusi di satu sektor sering kali menciptakan masalah baru di sektor lain.

Tekanan terhadap hutan menjadi salah satu gambaran paling nyata. Dari total kawasan hutan sekitar 125,5 juta hektare, hanya sekitar 95 juta hektare yang masih memiliki tutupan, dan hutan primer tersisa sekitar 47,3 juta hektare.

Deforestasi juga masih berlangsung, bahkan sebagian besar terjadi di dalam wilayah konsesi resmi. Ini menunjukkan bahwa kehilangan hutan bukan hanya akibat aktivitas ilegal, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang sah secara administratif.

Di saat yang sama, berbagai proyek skala besar, mulai dari food estate, perkebunan, hingga pertambangan dan energi, terus mendorong alih fungsi hutan.

Dampaknya tidak hanya pada hilangnya tutupan, tetapi juga rusaknya fungsi ekologis seperti penyimpanan air dan penyerapan karbon. Ketika fungsi ini melemah, risiko banjir, kekeringan, dan kebakaran meningkat, memperdalam krisis yang sudah ada.

Baca Juga: Sidak Pasar Rawasari, Mendag Busan Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Lebaran

Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia bisa menjadi sumber krisis jika tidak dikelola dengan tepat.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Namun tanpa tata kelola yang berkelanjutan dan berkeadilan, kekayaan tersebut justru dapat berubah menjadi sumber krisis ekologis dan sosial,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pendekatan sektoral perlu ditinggalkan dan digantikan dengan pengelolaan yang terpadu berbasis daya dukung ekosistem.

Pandangan serupa disampaikan Manajer Advokasi Lingkungan KEHATI, Muhamad Burhanudin.

“Selama ini setiap sektor berjalan dengan logikanya sendiri. Target energi bisa merusak hutan, ekspansi pangan merusak tata air, sementara industrialisasi menimbulkan polusi baru. Kondisi ini menciptakan ‘kanibalisme sektoral’,” jelasnya.

Meski tantangannya besar, laporan ini juga menawarkan arah solusi. Pertama, diperlukan transformasi mendasar dalam tata kelola sumber daya alam dengan menempatkan keberlanjutan dan keadilan sebagai fondasi pembangunan.

Kedua, integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci, melalui mekanisme yang memastikan setiap kebijakan diuji dampaknya terhadap sektor lain dan lingkungan. Ketiga, pemulihan ekosistem harus dipercepat, dengan memperkuat peran masyarakat adat dan lokal sebagai pengelola langsung di lapangan.