MK Ketok Palu Soal Pensiun Pejabat, DPR RI Siap Ambil Langkah Revisi

Baca 10 detik

MK memutuskan UU 12 Tahun 1980 tentang pensiun pejabat negara tidak relevan, menginstruksikan pembentuk UU merevisi dalam dua tahun.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar, menyatakan kepatuhan DPR terhadap putusan final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi.
Revisi UU ini perlu disesuaikan perkembangan zaman; pembahasan di DPR diusulkan melibatkan Komisi II, XI, atau Pansus.

MK memberikan mandat kepada DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk menyusun aturan baru dalam jangka waktu maksimal 2 tahun.

Selama masa transisi 2 tahun ini, UU 12/1980 masih berlaku demi kepastian hukum. Jika dalam 2 tahun aturan baru belum terbentuk, maka UU 12/1980 otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen.