Sosok Mohammad Bagher Ghalibaf, Pilot Pesawat Tempur Calon 'Boneka' Donald Trump Pimpin Iran

Ghalibaf sering kali dikategorikan sebagai politisi dari kelompok garis keras yang memiliki prinsip sangat teguh.

Walaupun media Amerika Serikat gencar memberitakan namanya, pihak internal Teheran memberikan pernyataan yang jauh berbeda.

Tokoh senior ini secara tegas memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya komunikasi resmi dengan pihak Amerika belum terjadi.

Bahkan ia sempat melontarkan kritik pedas melalui media sosial terkait strategi perang yang diterapkan oleh Donald Trump.

Respon keras ini menunjukkan adanya dinamika yang sangat kompleks di balik meja perundingan yang tengah dibicarakan dunia.

Laporan dari AFP mengonfirmasi bahwa Ghalibaf secara terbuka menepis klaim adanya dialog khusus dengan pihak Gedung Putih.

Pernyataan ini muncul tepat setelah Donald Trump mengklaim bahwa proses pembicaraan antar kedua negara sedang berlangsung intensif.

Ghalibaf merasa perlu meluruskan informasi tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang meluas di mata masyarakat global.

Ia menggunakan platform media sosial X untuk menyuarakan keberatan serta memberikan fakta versi pemerintahannya secara langsung.

Baca Juga: Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani

Ketegasan ini diambil untuk menjaga stabilitas internal di tengah tekanan ekonomi dan ancaman militer yang terus membayangi.

Melalui unggahannya, ia menekankan bahwa kabar yang beredar luas di media asing hanyalah sebuah manipulasi belaka.

"Tidak ada negosiasi yang dilakukan dengan AS, dan berita palsu digunakan untuk memanipulasi pasar keuangan dan minyak serta menghindari jebakan yang menjebak AS dan Israel," kata Ghalibaf dalam sebuah unggahan di X.

Kutipan tersebut menjadi penegas bahwa posisi Iran saat ini masih sangat berhati-hati dalam merespon sinyal dari Washington.

Ia menuding ada agenda tersembunyi di balik penyebaran informasi negosiasi yang dianggapnya tidak berdasar pada realitas.

Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara dari intervensi yang mungkin merugikan sektor ekonomi krusial seperti minyak bumi.