-
Presiden Iran menuntut jaminan keamanan permanen dari agresi AS-Israel sebagai syarat mutlak penghentian perang.
-
Iran membantah adanya negosiasi formal dengan utusan AS, menegaskan komunikasi hanya sebatas pertukaran pesan.
-
Selat Hormuz tetap dibuka untuk kapal negara sahabat namun tertutup bagi pihak yang memusuhi Iran.
Suara.com - Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka mengungkapkan ambisi diplomatik Teheran untuk menyudahi konfrontasi bersenjata dengan Amerika Serikat serta Israel.
Langkah berani ini diambil saat eskalasi militer di kawasan tersebut kini telah memasuki durasi waktu lima minggu berturut-turut.
Teheran menekankan bahwa keinginan untuk berdamai harus dibarengi dengan komitmen internasional yang sangat konkret dan mengikat secara hukum.
Fokus utama dari otoritas tertinggi Iran adalah memastikan bahwa wilayah kedaulatan mereka tidak akan pernah lagi menjadi sasaran serangan militer.
Kondisi tersebut menjadi harga mati bagi dimulainya proses stabilisasi keamanan di seluruh wilayah Timur Tengah yang saat ini sedang membara.
"Kami memiliki niat yang dibutuhkan untuk mengakhiri konflik ini, menyediakan syarat esensial, khususnya jaminan diperlukan untuk mencegah berulangnya agresi," kata Pezeshkian.
Pernyataan tegas ini mencerminkan sikap defensif namun terbuka yang diusung oleh pemerintah Iran dalam menghadapi tekanan koalisi barat.
Pemerintah Iran secara resmi menanggapi kerangka damai 15 poin yang sebelumnya disodorkan oleh pihak Washington kepada mereka pekan lalu.
Sebagai bentuk reposisi kekuatan, Iran meluncurkan serangan diplomatik balasan melalui usulan lima poin utama yang bertujuan menghentikan peperangan.
Baca Juga: 'Hilal' Perang Iran Berakhir Sudah Terlihat
Mekanisme ini dirancang sedemikian rupa agar di masa depan, baik militer Israel maupun Amerika Serikat tidak lagi melancarkan operasi serangan.
"Solusi untuk menormalisasi situasi adalah dengan menghentikan serangan agresif," kata Pezeshkian.
Visi ini diperkuat oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan bahwa sekadar gencatan senjata sementara bukanlah tujuan akhir.
Teheran menuntut penghentian total seluruh aktivitas perang yang menghancurkan infrastruktur serta mengancam nyawa warga sipil di perbatasan negara.
Selain jaminan keamanan jangka panjang, Iran juga menuntut adanya kompensasi atas kerugian yang dialami akibat rentetan serangan selama ini.
Hal ini menjadi dasar kuat mengapa Iran bersikap sangat hati-hati dalam merespons setiap tawaran diplomatik yang masuk ke meja kerja mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara