Satpol PP Gandeng TNI-Polri Sikat Preman Tanah Abang, Pangkalan Bajaj Liar Ikut Ditertibkan

Suara.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri untuk memberantas aksi premanisme di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyasar para pelaku pemalakan, petugas juga menertibkan pangkalan bajaj liar yang selama ini menjadi salah satu pemicu pungutan liar (pungli) dan kemacetan.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa pembersihan pangkalan bajaj di bahu jalan merupakan strategi untuk memutus ruang gerak para preman.

Menurutnya, ketidaktertiban di lapangan sering kali dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan pribadi melalui "uang jatah".

“Nah, makanya tadi pagi jajaran Satpol PP sudah melakukan penertiban untuk pangkalan Bajaj-Bajajnya kita tertibkan gitu loh agar tidak mangkal di situ,” ujar Satriadi saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2026).

Satriadi juga menjelaskan, keberadaan pangkalan yang tidak resmi di sekitar pusat perbelanjaan tersebut menjadi daya tarik bagi para pemalak.

“Karena memang kadang-kadang daya tariknya mereka tuh manakala ada yang menguntungkan gitu, atau berusaha dia berusaha untuk jatah-jatahan gitu ya, jatah preman gitu,” jelasnya.

Selain masalah keamanan, pangkalan bajaj liar tersebut dikeluhkan sebagai penyebab utama kemacetan di kawasan Tanah Abang. Satpol PP kini memperkuat koordinasi dengan Polsek Metro Tanah Abang untuk menindak aspek pidana dari pungli tersebut.

“Hal ini juga terus selalu kita lakukan koordinasi dengan Polsek, kepolisian dan lain sebagainya. Karena kan sebenarnya tindakan pungli itu kan sudah pidana kan ya, harusnya kan memang masuknya ke ranahnya ranah kepolisian,” tambah Satriadi.

Langkah tegas ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang merespons video viral mengenai sopir bajaj yang dipalak Rp100 ribu per hari.

Baca Juga: Tukang Bajaj Dipalak Preman di Tanah Abang, Pramono Anung: Tidak Ada Kompromi, Ambil Tindakan Tegas

Pramono secara khusus telah meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk tidak berkompromi dengan aksi kriminal yang merugikan masyarakat kecil.

“Saya sudah meminta kepada Satpol PP, kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal itu,” kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (12/4/2026).

Pramono juga menegaskan komitmennya untuk membersihkan Jakarta dari praktik premanisme yang menghambat aktivitas ekonomi warga.

“Tidak ada kompromi lagi. Jadi premanisme di Jakarta, saya sebagai Gubernur, saya tidak ragu-ragu untuk itu,” pungkasnya.