Warga Iran Terancam Kelaparan Usai AS Blokade Pelabuhan Teheran, Bahkan Ada Dampak Buruk Lanjutan

Suara.com - Militer Amerika Serikat resmi memberlakukan blokade terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan Iran mulai pukul 14:00 GMT.

Langkah drastis ini menandai babak baru ketegangan setelah kegagalan negosiasi damai yang sebelumnya berlangsung di Islamabad.

Dikutip dari Al Jazeera, berbeda dari ancaman awal, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) kini mempersempit sasaran blokade hanya pada pelabuhan-pelabuhan domestik Iran.

Fokus utama operasi ini adalah memutus rantai pasokan peralatan militer serta menghambat arus pendapatan dari sektor minyak.

Strategi tersebut menjadi instrumen tekanan ekonomi terbaru Washington guna mengisolasi Teheran dari dukungan eksternal termasuk potensi kiriman senjata.

Jennifer Parker selaku pakar hukum maritim dari University of New South Wales memberikan catatan kritis terkait legalitas operasi ini.

Meskipun blokade laut diakui sebagai metode perang yang sah, terdapat prasyarat ketat yang tidak boleh dilanggar oleh militer.

Parker menekankan bahwa tindakan militer di perairan internasional tidak diperbolehkan merugikan stabilitas negara-negara netral di kawasan.

“Yang pertama adalah hal itu tidak boleh berdampak buruk pada negara-negara netral. Jadi, mereka tidak bisa memblokade Selat Hormuz, misalnya, karena itu akan berdampak pada negara-negara di dalam Teluk Persia,” ujar Parker kepada Al Jazeera.

Baca Juga: Perundingan Damai Gagal, Pemerintah Serukan Rakyat Iran Turun ke Jalan Tantang AS

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa penutupan akses total terhadap Selat Hormuz secara hukum sulit dibenarkan karena mengganggu perdagangan global.

Kewajiban Melindungi Kebutuhan Dasar Sipil

Aspek kemanusiaan menjadi poin krusial kedua yang harus dipenuhi oleh pihak Amerika Serikat selama menjalankan blokade tersebut.

Hukum internasional melarang penggunaan blokade sebagai cara untuk membuat populasi sipil menderita kelaparan secara sengaja.

“Dua: Anda harus mengizinkan makanan masuk, dan Anda tidak boleh memberikan dampak buruk pada populasi sipil. Anda tidak boleh membuat populasi sipil kelaparan,” tegas Parker.

Oleh karena itu, pemeriksaan kapal harus tetap memberikan ruang bagi komoditas pangan dan kebutuhan medis yang mendesak.

Tanpa adanya jaminan logistik bagi warga non-kombatan, blokade ini berisiko dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat.

Prinsip ketiga yang sangat menentukan legalitas blokade adalah penerapan aturan yang adil dan tidak memihak kepada bendera tertentu.

CENTCOM telah menyatakan bahwa prosedur intersep akan berlaku bagi semua kapal tanpa memandang bendera negara mana yang berkibar.

“Tiga, dan ini penting, hal ini harus adil. Jadi Anda akan mencatat bahwa ketika CENTCOM mengumumkan blokade ini, berbeda dengan komentar Presiden Trump, mereka mengatakan blokade ini akan berlaku untuk kapal apa pun dari bendera apa pun yang masuk dan keluar dari Iran, dan itu penting. Blokade tersebut harus tidak memihak agar menjadi blokade yang sah,” jelas Parker.

Langkah ini menunjukkan upaya militer untuk tetap berada dalam koridor hukum internasional meskipun tensi politik sedang memanas.

Ketegasan yang bersifat universal ini diperlukan agar blokade tidak dianggap sebagai tindakan diskriminatif terhadap negara mitra Iran saja.

Target Utama Strategi Isolasi Amerika

Mantan perwira angkatan laut tersebut menilai AS akan menghentikan kapal-kapal dari berbagai negara guna memaksimalkan tekanan ekonomi.

Parker juga menyoroti laporan intelijen mengenai upaya Tiongkok yang berusaha mengirimkan kembali peralatan militer untuk memperkuat pertahanan Iran.

“AS mencoba mengisolasi Iran dari pasokan ulang militer dan memberikan tekanan ekonomi pada Iran dengan mencegat aliran minyak,” ungkap Parker.

Dengan menahan arus minyak, Washington berharap kapasitas finansial pemerintah Iran untuk mendanai operasional militer akan melemah secara signifikan.

Blokade ini menjadi titik eskalasi tertinggi setelah dialog diplomatik menemui jalan buntu tanpa adanya kesepakatan satu pun.

Situasi di Selat Hormuz sempat mengalami simpang siur informasi setelah pernyataan awal dari pihak kepresidenan terkait pungutan biaya lintas.

Presiden Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengejar kapal internasional yang membayar biaya tol kepada Iran saat melintasi selat tersebut.

Namun, CENTCOM memilih untuk mencabut instruksi mengenai tol dan lebih fokus pada pengawasan kapal yang berlabuh langsung di Iran.

Hingga saat ini, kebebasan navigasi tetap dijamin bagi kapal yang hanya melintasi perairan internasional tanpa singgah di pelabuhan Iran.

Ketegangan ini bermula sejak gagalnya perundingan damai di Islamabad yang membuat Amerika Serikat memilih jalur tekanan militer dan ekonomi.