Warga Iran Lega Gencatan Senjata, Tapi PHK Sudah di Mana-mana dan Hidup 'Ngap-ngapan'

Sektor pendidikan internasional yang dijalankan secara mandiri kini terisolasi total dari dunia luar akibat kebijakan intranet negara.

Janji manis pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian untuk memulihkan akses komunikasi digital ternyata hanya menjadi isapan jempol belaka.

Alih-alih memulihkan koneksi, pemerintah justru merancang sistem internet bertingkat yang mendiskriminasi hak akses bagi warga sipil biasa.

Dampaknya terasa nyata di sektor industri besar seperti otomotif dan teknologi yang mulai melakukan efisiensi tenaga kerja.

Ribuan buruh kehilangan pekerjaan karena pabrik-pabrik baja dan aluminium utama mereka telah rata dengan tanah akibat pengeboman.

Sektor media pun tidak luput dari badai ini, di mana banyak jurnalis kehilangan mata pencaharian akibat penutupan kantor berita.

Krisis Kemanusiaan di Balik Reruntuhan Industri

Masyarakat kini dipaksa menjual harta benda pribadi mereka hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari.

Tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun habis tak berbekas dalam hitungan minggu akibat inflasi yang tidak terkendali.

Baca Juga: Survei Terbaru: Sempat Naik Tipis, Popularitas Trump Menukik Efek Selat Hormuz Masih Ditutup

Eksistensi warga Iran saat ini berada di titik terendah, di mana mereka harus bertarung melawan lapar dan kesunyian informasi.

“Dengan atau tanpa perang, rasanya kami sudah lama mati. Bukan saja suara kami dibungkam, tapi kami harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar kami,” ucap seorang pengamat video game setempat.

Kehancuran pelabuhan, bandara, dan fasilitas minyak membuat pendapatan negara merosot tajam tanpa adanya prospek investasi asing.

Kondisi ini merupakan akumulasi dari serangan udara Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan titik-titik ekonomi strategis Iran.

Serangan tersebut melumpuhkan pabrik baja, produsen petrokimia, jembatan, hingga jaringan kereta api nasional yang menjadi tulang punggung ekonomi.

Selain faktor eksternal, manajemen internal yang korup dan sanksi nuklir PBB yang berkepanjangan memperburuk lubang hitam anggaran negara.